KabarDermayu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan program vaksinasi rabies pada hewan peliharaan seperti anjing dan kucing.
Seruan ini disampaikan Menkes dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI yang diselenggarakan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Selasa, 23 Juni 2026.
Menurut Budi Gunadi Sadikin, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksinasi rabies pada hewan sebagai langkah yang lebih murah dan efektif dalam upaya pencegahan penularan rabies pada manusia.
Ia membandingkan biaya vaksinasi. “Vaksin untuk anjing itu biayanya Rp50.000, sedangkan vaksin untuk manusia mencapai Rp650.000. Ini berarti 12 kali lipat lebih mahal,” jelas Budi dalam paparannya.
Bahkan, ia menambahkan, jika seseorang sudah terlanjur digigit dan memerlukan penanganan medis lanjutan, biaya yang dikeluarkan bisa melonjak drastis. “Kalau sudah benar-benar gigitannya parah, biayanya bisa naik hampir 100 kali lipat atau bahkan lebih,” tegasnya.
Namun, Menkes menyadari adanya kendala birokrasi dalam pelaksanaan program vaksinasi hewan ini. Hal ini dikarenakan vaksinasi hewan bukan merupakan kewenangan dari Kementerian Kesehatan.
“Petugas kesehatan saya kan tidak bisa menyuntik anjing,” ungkap Budi, menyoroti pembagian tugas yang ada.
Ia menjelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan vaksinasi pada hewan berada di bawah Dinas Pertanian, yang merupakan bagian dari struktur pemerintah daerah.
Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa ia telah dua kali berkoordinasi dengan Menteri Pertanian mengenai persoalan ini. Namun, Kementerian Pertanian juga menghadapi keterbatasan karena dinas-dinas kesehatan di daerah tidak berada di bawah naungan mereka, melainkan di bawah pemerintah daerah.
Akibatnya, jalur koordinasi birokrasi menjadi cukup rumit dan memakan waktu. “Beliau juga mengalami kesulitan karena dinas-dinas kesehatan itu kan tidak di bawah Kementerian Pertanian, melainkan di bawah Pemda. Jadi jalur birokrasinya koordinasinya jadi memang agak rumit,” jelasnya.
Menkes juga telah berkomunikasi dengan Gubernur Bali, yang merupakan salah satu provinsi dengan kasus rabies yang cukup tinggi di Indonesia.
“Saya sampaikan, ‘Pak Gubernur, ini kan masalahnya biayanya tidak terlalu besar. Mungkin biaya vaksin untuk anjing bisa kita cari solusinya, daripada masyarakat sudah terlanjur digigit yang biayanya lebih mahal dan risikonya lebih tinggi’,” ujar Budi menirukan percakapannya.
Selain itu, Kementerian Kesehatan berencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna memperluas cakupan program vaksinasi rabies.
“Kita akan coba dulu dengan beberapa kabupaten dan kota. Jika berhasil, kita akan sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri agar program ini bisa lebih efektif, karena tetap yang bertanggung jawab melakukan vaksinasi adalah dinas pertanian,” pungkasnya.
