KabarDermayu.com – Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR) menekankan pentingnya menjaga solidaritas nasional demi mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Penegasan ini disampaikan dalam sebuah sarasehan bertajuk ‘Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh’ yang digelar oleh Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) di Jakarta pada Jumat, 26 Juni 2026.
Koordinator FPIR, Fauzan Ohorella, menyoroti maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah dan Jakarta. Ia menilai aksi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial yang wajar ketika ada persoalan dalam jalannya pemerintahan.
“Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini,” ujar Fauzan Ohorella.
Fauzan juga mengkritik isu ‘Reformasi Jilid II’ yang menurutnya tidak relevan dan cenderung mendeligitimasi stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan isu tersebut bukan bagian dari aspirasi mahasiswa yang sesungguhnya.
“Kita harus bisa menjaga Solidaritas Nasional pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari diskusi ini, kita harus jadi pesan bagi kelompok yang ingin mendeligitimasi Soliditas pemerintah hari ini,” tandas Fauzan.
Dalam kesempatan yang sama, Wawan Sugiyanto, Staf Khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja, memberikan penjelasan mengenai isu hengkangnya sejumlah perusahaan besar dari Indonesia dan potensi ribuan PHK.
Menurut Wawan, isu tersebut tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pemerintah. Ia menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong kesejahteraan buruh, namun permintaan dari buruh harus disesuaikan dengan kapasitas perusahaan.
“Hal itu tidak murni kesalahan pemerintah. Kita juga terus mendorong soal kesejahteraan kelompok Buruh. Tetapi yang mesti di pahami, bahwa permintaan dari buruh harus juga harus menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Saya rasa ini yang jadi trigger bagi isu ini,” jelas Wawan Sugiyanto.
Lebih lanjut, Wawan menekankan pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
“UMKM juga bagian dari lapangan kerja. Maka itu, pemerintah harus lebih menguatkan sektor UMKM sebagai sel-sel ekonomi kerakyatan. Karena lapangan kerja tidak spesifik harus perusahaan yang besar,” kata Wawan.
Narasumber lain, Niswatus Shabrina, Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI, menambahkan pandangannya mengenai peran intelektual dan media dalam menyalurkan aspirasi publik.
Shabrina menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak publik dan penyeimbang demokrasi. Ia menambahkan bahwa aspirasi dapat disalurkan melalui berbagai metode, termasuk melalui media sosial.
“Hari ini, aspirasi ini bisa melalui banyak metode. Kanal sosial media yang berupa konten juga bentuk aspirasi. Maka itu, Pers sebagai bagian dari pilar demokrasi, harus menjadi ruang edukasi bagi publik,” jelas Shabrina.
Ia menilai bahwa tuntutan publik saat ini lebih kepada persoalan tata kelola pemerintahan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Namun, ia juga mengamati munculnya isu-isu lain yang justru diperkuat oleh media demi menarik perhatian pembaca, bukan lagi dalam konteks penyediaan informasi yang substantif.
“Kita bisa lihat dari algoritma sosmed atau situs media yang kita lihat. Contoh, beberapa kanal podcast malah membuat isu lain yang keluar dari konteks pergerakan mahasiswa. Alih-alih terlihat beda, tetapi keluar dari isu arus utama mahasiswa dan masyarakat,” pungkas Shabrina.
