KabarDermayu.com – Ketahanan nasional suatu negara sangat bergantung pada ketersediaan pangan yang stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Menyadari hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menjalin sinergi dengan Perum Bulog untuk memperkuat program ketahanan pangan nasional.
Anggota VII BPK RI, Prof. Dr. Slamet Edy Purnomo, menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar fundamental bagi ketahanan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga kolaboratif dan berkelanjutan.
Penekanan ini disampaikan Slamet Edy dalam sebuah orasi ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) di Semarang, Jawa Tengah, bertepatan dengan pengukuhannya sebagai Profesor Kehormatan. Beliau menegaskan komitmen BPK RI untuk mendukung berbagai program pemerintah.
Melalui fungsi pemeriksaan yang konstruktif, BPK RI berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan strategis, khususnya di sektor pangan, dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya adalah agar kebijakan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
Dalam acara tersebut, hadir pula Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani. Beliau menyampaikan apresiasinya atas pengukuhan Profesor Kehormatan yang diterima Slamet Edy Purnomo. Rizal mengakui bahwa pemikiran Slamet Edy mengenai tata kelola yang baik dan penguatan akuntabilitas memiliki kontribusi penting.
Pemikiran tersebut sangat relevan dalam mendukung program-program strategis pemerintah, termasuk upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Perum Bulog sendiri menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPK RI. Sinergi ini penting untuk memastikan setiap penugasan yang diberikan pemerintah dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Kehadiran Direktur Utama Bulog dalam acara tersebut menunjukkan penghargaan dan dukungan terhadap penguatan sinergi antarlembaga negara. Hal ini sangat krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam mendukung agenda strategis nasional di sektor pangan.
Rizal menambahkan, Perum Bulog meyakini bahwa penguatan tata kelola yang didukung oleh pengawasan independen dan konstruktif adalah fondasi penting untuk menjaga keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Ia menekankan pentingnya kolaborasi.
Sinergi antara pemerintah, BPK RI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kekuatan utama. Kekuatan ini akan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam konteks ini, peran Perum Bulog sebagai instrumen negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional menjadi sangat strategis. Nama Rizal sebagai Dirut Perum Bulog pun beberapa kali disebut sebagai salah satu pemimpin BUMN yang memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan pemerintah di bidang pangan.
Ketahanan pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang distribusi, aksesibilitas, dan stabilisasi harga. Kerjasama antara BPK RI dan Bulog diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
BPK RI, dengan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memainkan peran vital dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan benar-benar efektif dan efisien. Sementara itu, Bulog sebagai BUMN memiliki mandat langsung untuk mengelola ketersediaan dan stabilisasi harga pangan.
Sinergi ini juga mencakup pertukaran informasi dan pandangan konstruktif. BPK dapat memberikan masukan berdasarkan hasil pemeriksaannya, sementara Bulog dapat memberikan gambaran operasional di lapangan. Kolaborasi semacam ini sangat esensial untuk perbaikan kebijakan dan implementasi di masa mendatang.
Lebih lanjut, pengukuhan Slamet Edy Purnomo sebagai Profesor Kehormatan juga menjadi momentum penting bagi dunia akademis. Hal ini menunjukkan apresiasi terhadap kontribusinya dalam bidang pemeriksaan dan akuntabilitas, yang secara tidak langsung turut memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam sektor krusial seperti ketahanan pangan.
Dengan adanya kolaborasi yang erat antara BPK RI, Bulog, dan berbagai pihak terkait lainnya, diharapkan program ketahanan pangan nasional akan semakin kokoh dan mampu memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
