KabarDermayu.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto telah melalui proses pertimbangan mendalam yang melibatkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kemampuan fiskal negara.
Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan selalu menyajikan analisis komprehensif mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan utama sebelum keputusan final diambil.
Ia juga menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, rasio utang pemerintah juga diklaim berada pada tingkat yang aman jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang prudent,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya pada Jumat, 3 Juli 2026.
Terkait program prioritas pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Purbaya menyatakan bahwa evaluasi berkelanjutan terus dilakukan untuk memastikan efisiensi dan ketepatan sasaran pelaksanaannya.
Ia mengakui bahwa setiap program baru pasti memiliki tantangan di tahap awal pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penyempurnaan mekanisme akan terus dilakukan secara berkala.
Pemerintah, menurut Purbaya, telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk efisiensi anggaran. Hal ini mencakup penguatan mekanisme pengawasan internal dan peningkatan koordinasi dengan instansi pelaksana program guna memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” tegas Purbaya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi setiap kendala.
Di sisi lain, Menteri Keuangan memastikan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus digalakkan. Upaya ini mencakup pemberantasan praktik penyimpangan, terutama di sektor perpajakan dan kepabeanan.
Purbaya menegaskan sikap tegas tanpa toleransi terhadap aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah pembenahan mencakup penguatan sistem pengawasan, rotasi pegawai secara berkala, serta tindakan tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan kewenangannya.
Langkah-langkah reformasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan integritas institusi Kementerian Keuangan, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam memperkuat penerimaan negara.
“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” pungkasnya.
