KabarDermayu.com – Pemerintah Indonesia, melalui Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyatakan keseriusannya dalam menangani isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan ini santer terdengar di dua raksasa ekonomi digital, Tokopedia dan TikTok.
Said Iqbal menegaskan bahwa ia akan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan fakta yang utuh sebelum pemerintah mengambil keputusan atau langkah lebih lanjut. Pendekatan ini diambil mengingat sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari sektor industri tradisional seperti manufaktur.
Penting bagi pemerintah untuk tidak hanya mendengar dari satu pihak. “Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” ungkap Said Iqbal di Jakarta, Minggu, 5 Juli 2026.
Langkah proaktif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang situasi sebenarnya. Said Iqbal berencana untuk mengatur waktu agar dapat bertemu langsung, baik dengan para pekerja yang terdampak maupun dengan perwakilan manajemen perusahaan.
Tokopedia dan TikTok merupakan bagian integral dari industri ekonomi digital yang berbasis platform. Oleh karena itu, Said Iqbal merasa perlu untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan terlebih dahulu. “Saya akan mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama melakukan pendalaman agar diketahui secara jelas akar persoalannya,” jelasnya.
Jika dalam proses pendalaman tersebut ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, Said Iqbal memastikan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya.
Namun demikian, Said Iqbal juga mengingatkan pentingnya untuk mempertimbangkan kondisi bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Apabila isu PHK ini berkaitan dengan dinamika pasar, perubahan model bisnis, atau tekanan ekonomi yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur dialog yang konstruktif.
Dialog ini diharapkan dapat melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, dan para pekerja. “Tidak semua persoalan PHK memiliki penyebab yang sama. Kalau masalahnya berkaitan dengan situasi pasar atau kondisi bisnis perusahaan, tentu kita akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha,” tegasnya.
Pendekatan yang mengedepankan penyelesaian langsung di lapangan ini bukanlah hal baru bagi pemerintah. Model tersebut telah terbukti berhasil dalam beberapa kasus hubungan industrial sebelumnya, bahkan mampu mencegah terjadinya PHK terhadap ribuan pekerja.
Said Iqbal mencontohkan salah satu kasus di mana dialog yang difasilitasi oleh pemerintah berhasil menyelamatkan sekitar 4.000 pekerja dari ancaman PHK. “Karena itu, pendekatan yang sama akan kami lakukan terhadap persoalan di sektor ekonomi digital,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Said Iqbal menargetkan untuk dapat menggelar pertemuan dengan perwakilan pekerja dari Tokopedia dan TikTok, bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran langsung dan mendalam mengenai kondisi yang sedang terjadi di kedua perusahaan tersebut.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan terus hadir untuk melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat. Prinsipnya sederhana, setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan fakta, melalui dialog, dan dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku,” pungkas Said Iqbal, menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani isu ketenagakerjaan di era digital.
