KabarDermayu.com – Kepastian hukum mengenai tata kelola profesi kedokteran di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam setelah adanya desakan agar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 19 P/HUM/2026. Putusan ini berkaitan erat dengan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang sektor kesehatan.
Dewan Penasihat MDP Watch, M. Nasser, mengungkapkan kekhawatirannya terkait belum adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah pasca-putusan tersebut. Akibatnya, polemik mengenai posisi serta fungsi kolegium kedokteran yang seharusnya menjadi otoritas mandiri masih terus bergulir tanpa kejelasan status yang definitif.
Dalam pemaparannya, Nasser menegaskan bahwa kolegium yang sebelumnya dibentuk oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara hukum sudah tidak berlaku sejak 16 November 2026. Hal ini merujuk pada ketetapan MA tertanggal 1 September 2026. Pihaknya mengklaim bahwa salinan putusan tersebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kesehatan sejak 15 Oktober 2026.
Persoalan ini semakin kompleks dengan adanya dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Nomor 111 dan 182 yang dibacakan pada 30 Januari 2026. Menurut Nasser, putusan tersebut seharusnya menjadi landasan kuat bagi kolegium untuk beroperasi sebagai lembaga independen yang berwenang menentukan standar kompetensi serta kurikulum pendidikan dokter spesialis, sehingga tidak semestinya berada di bawah kendali kementerian.
Guna menghindari kekosongan fungsi kelembagaan di tengah sengketa hukum yang berlangsung, Nasser mengusulkan pembentukan kolegium sementara. Lembaga transisi ini diharapkan mendapatkan pengukuhan dari Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) agar pelayanan dan penyelenggaraan fungsi kolegium tetap berjalan normal tanpa hambatan.
Senada dengan pandangan tersebut, Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Prof. Budi Iman Sentosa, menekankan pentingnya menjaga independensi kolegium demi menjamin kualitas pendidikan kedokteran. Ia menyoroti rencana pemerintah yang ingin memperluas program pendidikan dokter spesialis melalui keterlibatan sekitar 500 rumah sakit dan pembukaan 19 program studi baru obstetri dan ginekologi.
Prof. Budi mengingatkan bahwa kuantitas tempat pendidikan tidak boleh mengabaikan kualitas lulusan. Ia menyoroti perlunya pengawasan ketat agar penambahan kapasitas pendidikan tidak berdampak pada penurunan standar kompetensi dokter spesialis di masa depan. Baginya, seorang dokter harus dipersiapkan sebagai pemimpin dan agen perubahan di sistem kesehatan, bukan sekadar praktisi medis.
Selain isu kelembagaan, Prof. Budi juga menyoroti wacana pemberian kewenangan operasi sesar kepada dokter umum. Mengacu pada pengalamannya di Sumatera Selatan pada tahun 1988, ia memperingatkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa kualifikasi spesialisasi yang tepat memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pasien.
“Ini bukan soal mempertahankan kewenangan profesi, tetapi soal keselamatan pasien,” ujar Prof. Budi. Ia pun mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam pemerataan dokter spesialis ke berbagai daerah, tanpa sedikit pun mengompromikan standar kualitas pendidikan serta kompetensi profesional tenaga medis yang dihasilkan.
Hingga saat ini, sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan putusan lembaga peradilan masih menjadi tantangan besar dalam upaya reformasi sistem kesehatan nasional yang lebih kredibel dan akuntabel.







