KabarDermayu.com – Menindaklanjuti insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi Timur pada Selasa, 28 April 2026, Badan Pengelola Usaha Milik Negara (BP BUMN) bergerak cepat untuk memastikan penanganan optimal bagi para korban.
Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata, memimpin langsung rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pemberian santunan dan penyediaan layanan kesehatan bagi seluruh korban kecelakaan tersebut.
Dalam rapat tersebut, hadir pula perwakilan dari PT KAI (Persero), PT Jasa Raharja, PT Jasa Raharja Putera, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta jajaran manajemen dari delapan rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan penanganan korban.
Tedi Bharata menekankan bahwa prioritas utama adalah penanganan yang cepat, tepat, dan berkualitas bagi setiap korban di seluruh rumah sakit rujukan yang terlibat.
Selain itu, BP BUMN juga mendorong agar proses administrasi penyaluran santunan dapat dipercepat. Hal ini penting agar para korban dan keluarga mereka dapat segera menerima hak-hak mereka secara akurat dan tanpa terkendala birokrasi yang berbelit.
“Seluruh korban kecelakaan kereta api agar dipastikan memperoleh penanganan terbaik, serta hak-hak korban dan keluarga, termasuk santunan, dapat dipenuhi secara cepat, tepat, dan tanpa hambatan administratif,” tegas Tedi dalam pernyataannya pada Rabu, 29 April 2026.
Ia juga memastikan bahwa seluruh biaya perawatan dan penanganan medis korban tidak akan dibebankan kepada keluarga korban. Pembiayaan dan penjaminan seluruh biaya tersebut akan dikoordinasikan melalui sinergi antar-BUMN dan badan usaha yang relevan.
Badan usaha yang dilibatkan dalam koordinasi pembiayaan ini meliputi PT Jasa Raharja, PT Jasa Raharja Putera, PT KAI, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan jaminan penuh bagi pemulihan korban.
BP BUMN menyatakan akan terus mengawal seluruh proses penanganan ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap hak korban dan keluarga mereka benar-benar terpenuhi tanpa terkecuali.
Baca juga di sini: Oso Latih 524 Kader Hanura se-Kalbar: Saya Tak Mau Partai Dihina
Penguatan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam upaya ini. Diharapkan, layanan kesehatan, penjaminan biaya perawatan, serta penyaluran santunan dapat berjalan secara optimal, cepat, responsif, dan yang terpenting, berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
