KabarDermayu.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan keyakinannya bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap berbagai kekhawatiran yang beredar mengenai potensi jebolnya APBN.
Said Abdullah mengapresiasi kritik dan peringatan dari para pengamat serta akademisi. Ia memandang pandangan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap kondisi fiskal negara, bukan sebagai ancaman.
“Kita patut mengapresiasi dan merespons secara bijak berbagai kritik serta alarm kewaspadaan dari para pengamat dan akademisi. Saya memandang hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan rasa sayang,” ujar Said dalam keterangannya pada Senin, 11 Mei 2026.
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 5,6 persen. Beberapa sektor turut berkontribusi pada pertumbuhan ini, termasuk perdagangan, transportasi, dan pariwisata.
Realisasi belanja pemerintah yang lebih cepat dari perkiraan juga menjadi faktor pendukung. Pada kuartal I 2026, belanja pemerintah tercatat tumbuh 21,81 persen secara tahunan, memberikan kontribusi sebesar 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Said menambahkan bahwa berbagai indikator ekonomi menunjukkan ketahanan yang baik. Neraca perdagangan masih mencatat surplus sebesar USD 5,5 miliar, sebuah tren positif yang telah berlangsung selama 71 bulan. Pertumbuhan kredit perbankan secara umum juga tetap positif.
Dari sisi fiskal, pendapatan negara pada kuartal I 2026 mencapai Rp 574,9 triliun, tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak secara spesifik tercatat sebesar Rp 394,8 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 20,7 persen.
“Memang terdapat selisih antara kurang bayar dan lebih bayar, tetapi dari selisih tersebut pemerintah justru memperoleh surplus kurang bayar sebesar Rp13,38 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki ‘tabungan’ pajak,” jelas Said.
Realisasi belanja negara hingga kuartal I 2026 mencapai Rp 815 triliun, menunjukkan pertumbuhan 31,4 persen secara tahunan. Sebagian besar dari belanja ini berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 610,3 triliun, yang dialokasikan untuk membiayai berbagai program prioritas nasional.
“Bahwa dalam tata kelola program prioritas perlu ada pembenahan, tentu itu harus menjadi catatan buat kementerian, dan badan teknis, terutama Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa,” imbuhnya.
Said mengakui bahwa strategi percepatan belanja ini memang berdampak pada pelebaran defisit APBN. Namun, ia menegaskan bahwa defisit sebesar Rp 240,1 triliun, atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih berada dalam batas aman.
Ia juga meluruskan informasi yang beredar mengenai sisa saldo APBN 2026 yang hanya Rp 120 triliun. Said menegaskan bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun masih utuh dan tidak berkurang.
“Dana tersebut masih utuh. Sebesar Rp300 triliun hanya dipindahkan penempatannya dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Artinya, SAL tetap sebesar Rp420 triliun, bahkan pemerintah memperoleh imbal hasil dari penempatan tersebut,” terangnya.
Meskipun demikian, Said mengingatkan bahwa tantangan ekonomi pada kuartal II 2026 diprediksi akan lebih berat. Faktor-faktor seperti kenaikan harga komoditas, berakhirnya efek musiman Lebaran, serta tidak adanya efek basis rendah (low base effect) perlu diantisipasi.
Baca juga: Brigadir SA yang Diduga Menipu dan Membebaskan Tahanan Akhirnya Diamankan
Oleh karena itu, ia mendukung langkah-langkah antisipatif yang diambil oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Kebijakan seperti refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga penerbitan panda bond dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi.
