KabarDermayu.com – Sebuah draf kesepakatan yang belum diresmikan antara Iran dan Amerika Serikat, yang dilaporkan oleh televisi pemerintah Iran, IRIB, baru-baru ini mengungkap beberapa poin penting. Kesepakatan yang dikenal sebagai ‘Kespemahaman Islamabad’ ini mencakup rencana terkait pengamanan Selat Hormuz dan pencairan dana Iran yang sebelumnya dibekukan di luar negeri.
Meski demikian, draf ini masih dalam tahap pembahasan dan belum mencapai finalisasi. Laporan dari Anadolu Agency pada Senin, 1 Juni 2026, merinci isi dari rancangan kesepakatan tersebut.
1. Ketentuan Pengelolaan Selat Hormuz
Berdasarkan laporan media pemerintah Iran, draf tersebut memberikan Iran hak penuh untuk menentukan kapal mana saja yang diizinkan melintas di Selat Hormuz. Kapal yang dianggap membawa muatan atau memiliki tujuan yang dianggap memusuhi Iran tidak akan dikategorikan sebagai kapal komersial dan dapat dilarang melewati jalur strategis ini.
Baca juga: Final Wimbledon Terhebat: Rafael Nadal Akhiri Kejayaan Roger Federer
Lebih lanjut, draf ini juga disebut akan memberikan Iran hak atas jalur pelayaran, menetapkan biaya layanan navigasi, mengatur aspek keamanan, serta berhak atas kompensasi jika terjadi kerusakan lingkungan. Setiap kapal yang hendak melintasi Selat Hormuz diwajibkan untuk memberikan informasi terperinci kepada otoritas Iran. Informasi ini mencakup daftar muatan, data kepemilikan kapal, dan tujuan akhir perjalanan.
Data ini akan menjadi dasar penentuan apakah kapal tersebut memenuhi syarat untuk diizinkan melintas atau tidak. Ketentuan ini menunjukkan upaya Iran untuk meningkatkan kontrol dan keamanan di salah satu jalur perairan paling vital di dunia.
2. Akses Dana Beku dan Jaminan Pencairan Aset
Aspek krusial lainnya dalam draf ini adalah mengenai pencairan aset Iran yang saat ini terbeku di berbagai negara. Amerika Serikat, dalam skema yang diusulkan, akan memberikan akses kepada Iran untuk mencairkan dana beku senilai 12 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 213,88 triliun.
Dana tersebut diharapkan dapat diakses dan dipindahkan melalui bank-bank yang ditunjuk oleh Iran dalam kurun waktu 60 hari setelah kesepakatan dicapai, tanpa adanya pembatasan. Hal ini menjadi poin penting bagi Iran untuk memulihkan akses terhadap aset-asetnya yang selama ini terkendala.
Secara terpisah, Hossein Ghorbanzadeh, seorang anggota tim negosiasi ekonomi Iran, menyatakan bahwa fokus utama dalam perundingan terbaru di Qatar adalah memastikan dana yang telah dicairkan tidak dapat dibekukan kembali di masa mendatang. Ia menekankan bahwa para negosiator menghabiskan waktu berjam-jam untuk membahas mekanisme teknis dan keuangan yang dirancang khusus untuk menjamin akses berkelanjutan terhadap dana tersebut.
Ghorbanzadeh menjelaskan, “Isu paling penting adalah bagaimana kami bisa memastikan bahwa setelah aset-aset ini dicairkan, aset tersebut tidak akan dibekukan kembali melalui keputusan atau instruksi baru.” Pernyataannya menyoroti kekhawatiran Iran terhadap potensi pembekuan aset di masa depan.
Menurut pandangan tim negosiasi Iran, skema yang sedang dibahas ini berbeda dari mekanisme pencairan aset sebelumnya. Perbedaan utamanya terletak pada adanya sejumlah perlindungan yang dirancang untuk memastikan Iran dapat terus mengakses dana tersebut dalam jangka panjang.
Delegasi tingkat tinggi Iran, yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf, memang telah mengunjungi Doha pada awal pekan ini. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya diplomatik yang dimediasi oleh Pakistan untuk mengakhiri ketegangan antara Teheran dan Washington.
Menurut laporan Kantor Berita Tasnim, Iran secara spesifik menuntut pencairan aset beku senilai 12 miliar dolar AS sebagai bagian dari potensi kesepakatan dengan Amerika Serikat. Selain itu, Teheran juga meminta agar tambahan 12 miliar dolar AS lainnya ditransfer dalam waktu 60 hari setelah perjanjian resmi ditandatangani. Permintaan ini menunjukkan besarnya nilai aset yang ingin dipulihkan oleh Iran.
