KabarDermayu.com – Pemerintah mengakui adanya evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diambil menyusul protes keras dari para investor dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengeluhkan dapur-dapur MBG belum beroperasi meskipun telah dibangun dengan investasi miliaran rupiah.
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik S Deyang, memfokuskan perhatiannya pada perbaikan tata kelola program secara komprehensif. Hal ini termasuk pengelolaan dan alokasi dapur MBG yang menjadi fondasi utama pelaksanaan program.
“Saya sempat berbicara dengan Ibu Nanik sebagai Kepala BGN pada saat pelantikan. Memang fokus dari Bu Nanik adalah untuk pembenahan dan pengelolaan secara menyeluruh,” kata Qodari di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juni 2026.
Qodari menjelaskan bahwa salah satu aspek krusial yang menjadi perhatian utama adalah penataan alokasi serta implementasi tata kelola dari dapur-dapur MBG yang telah dibangun oleh para mitra di berbagai daerah.
“Dan salah satu yang pokok itu adalah mengenai alokasi ya dan implementasi tata kelola dari dapur-dapur yang ada,” ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan setelah sejumlah investor dan mitra SPPG mendatangi kantor BGN di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 8 Juni 2026. Mereka menuntut kejelasan mengenai nasib investasi yang telah mereka tanamkan untuk pembangunan dapur MBG, termasuk di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Kekecewaan para investor dipicu oleh fakta bahwa sejumlah dapur yang telah selesai dibangun sekitar tujuh bulan lalu, hingga kini belum mendapatkan kepastian operasional. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap keberlanjutan investasi yang telah dikeluarkan.
Qodari mengakui bahwa proses evaluasi yang dilakukan BGN tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan program sebelumnya sudah berjalan dan melibatkan banyak mitra yang telah mengeluarkan modal besar untuk menyiapkan fasilitas pendukung.
“Memang bukan hal yang mudah karena memang proses yang sudah berjalan sejauh ini kan juga sudah melibatkan para mitra ya yang sudah menyiapkan mungkin lahan, kemudian mungkin merenovasi bangunan, melakukan pembangunan fisik. Tetapi kembali harus ada satu titik di mana evaluasi itu harus dikerjakan dulu,” katanya.
Pemerintah menyadari bahwa proses pembenahan ini akan menimbulkan banyak pertanyaan dari para mitra yang telah terlibat pada periode kepemimpinan sebelumnya. Oleh karena itu, BGN diminta untuk menyiapkan penjelasan yang komprehensif agar seluruh pihak mendapatkan kepastian mengenai arah kebijakan yang akan diambil.
“Ya tentunya saya sudah berbicara dengan Bu Nanik dan meminta untuk beliau untuk menyiapkan suatu penjelasan yang menyeluruh lah,” ujar Qodari.
Ia menambahkan, pemerintah memahami keresahan para mitra yang telah mengeluarkan investasi besar dan kini menunggu kepastian nasib proyek yang mereka bangun.
“Karena pertanyaan semacam ini tentu kita sadari akan banyak datang dari para mitra yang notabene dalam kepemimpinan, dalam kepengurusan sebelumnya sudah berproses,” katanya.
Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan awal dan menghasilkan layanan yang benar-benar berkualitas bagi masyarakat.
“Tapi kita yakin bahwa Bu Nanik ingin melakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental dan menyeluruh agar tidak hanya tata kelola tetapi juga produk yang dihasilkan, yaitu makanan bergizi betul-betul akan memenuhi syarat gizi, dan betul-betul kualitasnya bagus untuk kesejahteraan, kemajuan dan kesehatan bagi para penerima, terutama anak-anak Indonesia,” tutur Qodari.
tvOnenews/Abdul Gani Siregar
