KabarDermayu.com – Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa upaya pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Aceh pada Selasa, 9 Juni 2026.
Tito Karnavian menjelaskan bahwa hasil evaluasi pemerintah menunjukkan perbaikan kondisi di berbagai wilayah yang terdampak bencana. Layanan-layanan dasar yang sempat terganggu kini telah beroperasi kembali, memungkinkan aktivitas masyarakat untuk pulih secara bertahap.
“Intinya kita sudah kembali ke normal. Tapi belum permanen, normalnya normal fungsional,” ujar Tito Karnavian, merujuk pada kondisi saat ini yang telah membaik namun masih dalam tahap pemulihan fungsional.
Kemajuan pemulihan ini terlihat dari berbagai sektor. Di bidang pemerintahan, sebagian besar fasilitas telah berfungsi normal, memungkinkan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya. Fasilitas kesehatan di wilayah terdampak juga sudah kembali beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat.
Sektor pendidikan juga menunjukkan perkembangan positif, dengan sebagian besar sekolah terdampak yang telah kembali menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Namun, Tito mengakui masih ada beberapa sekolah yang memerlukan penanganan lebih lanjut, baik karena kerusakan bangunan maupun kondisi lokasi yang masih rentan terhadap bencana.
“Ada yang masih di tenda beberapa, ada yang masih darurat, tempat darurat. Ada yang numpang di sekolah lain, meskipun sebagian besar sudah kembali ke sekolah asal,” ungkapnya, menekankan bahwa upaya percepatan rehabilitasi sarana pendidikan terus dilakukan.
Di sektor infrastruktur, akses jalan dan jembatan yang sempat rusak kini sebagian besar telah dapat dilalui kembali. Hal ini memfasilitasi mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang. Pemerintah terus berupaya memperbaiki ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Sektor ekonomi juga menunjukkan tren pemulihan yang baik. Aktivitas perdagangan di pasar, warung, kedai, dan usaha masyarakat lainnya telah kembali menggeliat. Pasar-pasar yang terdampak bencana kini telah beroperasi kembali, mendukung pergerakan roda perekonomian masyarakat.
Layanan dasar seperti pasokan bahan bakar, listrik, dan telekomunikasi juga telah kembali berfungsi normal. Tito menilai capaian ini sebagai indikator penting bahwa kehidupan masyarakat di wilayah terdampak semakin pulih dan mendekati kondisi normal.
“Artinya pergerakan orang, barang, berjalan baik, listrik juga oke, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) berjalan operasional, internet juga jalan. Kemudian logistik juga enggak kekurangan,” terangnya lebih lanjut.
Meskipun demikian, Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berpuas diri dengan capaian yang telah diraih. Berbagai pekerjaan lanjutan, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi infrastruktur, penanganan sungai dan daerah rawan banjir, serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak, akan terus dipercepat.
Langkah-langkah ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Upaya rekonstruksi tidak hanya dilakukan untuk mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga untuk membangun infrastruktur yang lebih baik dan tahan bencana.
“Masalah perumahan, masalah pendidikan, masalah rumah, madrasah, jalan, jembatan, sawah, kemudian tambak, dan lain-lain. Yang perlu kita perbaiki, direhab, rekonstruksi, bila perlu lebih baik lagi,” tandasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kepala Posko Nasional Satgas PRR Wilayah Sumatera Wahyu Bintono, Kepala Posko Satgas PRR Wilayah Aceh sekaligus Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jarwansyah, serta para bupati/wali kota se-Provinsi Aceh dan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait. (LAN)
