KabarDermayu.com – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, menerima kunjungan aspirasi dari sejumlah kepala desa dan lurah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pertemuan yang berlangsung di kediamannya di Kecamatan Panakkukang, Makassar, ini berfokus pada berbagai persoalan infrastruktur dasar yang masih menjadi keluhan utama masyarakat desa.
Rombongan yang hadir berasal dari tiga kecamatan, yaitu Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Timur, dan Polongbangkeng Selatan. Meskipun kedatangan mereka terpisah, suasana pertemuan tetap hangat dan penuh kekeluargaan.
Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut, Camat Polongbangkeng Utara, Camat Polongbangkeng Timur, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Takalar, serta Kabid Bina Marga PUPR Takalar, menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Bagi para kepala desa, pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyuarakan secara langsung permasalahan nyata yang dihadapi warganya. Kondisi infrastruktur, terutama jalan desa, menjadi sorotan utama karena dinilai semakin memprihatinkan.
Sejumlah ruas jalan desa dilaporkan mengalami kerusakan berat. Kerusakan ini disebabkan oleh kombinasi faktor usia jalan yang sudah tua dan tingginya intensitas kendaraan yang mengangkut hasil pertanian.
Salah seorang kepala desa mengungkapkan keprihatinannya, “Kalau hujan turun, jalan berlumpur dan licin. Warga kesulitan membawa hasil panen keluar desa. Bahkan ada beberapa titik yang nyaris tidak bisa dilalui.”
Kondisi jalan yang rusak parah ini memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Distribusi hasil pertanian menjadi terhambat, biaya transportasi meningkat drastis, dan mobilitas warga terganggu, terutama saat musim hujan tiba.
Selain persoalan jalan, kebutuhan pembangunan jembatan gantung juga menjadi agenda penting yang disampaikan. Di beberapa wilayah, masyarakat masih mengandalkan akses seadanya untuk menyeberangi sungai yang menjadi kendala utama.
Ketika debit air sungai meningkat, warga terpaksa menempuh jarak yang lebih jauh untuk mengakses fasilitas penting seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, maupun pasar tradisional.
Di sisi lain, para kepala desa juga menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait adanya pengurangan dana desa yang dikabarkan mencapai sekitar 64 persen pada tahun ini. Anggaran yang tersisa disebut hanya sekitar Rp200 juta, sehingga banyak program pembangunan terpaksa harus ditunda.
“Banyak program tertunda karena kemampuan anggaran desa sangat terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat,” ujar salah seorang kepala desa yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi berbagai keluhan dan aspirasi tersebut, Hamka B Kady menyatakan pemahamannya terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat desa di Takalar. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi terkait pembangunan jalan dan jembatan.
“Semua usulan harus direncanakan dengan baik dan dimasukkan dalam daftar kebutuhan daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Takalar. Jika administrasi dan perencanaannya lengkap, tentu akan lebih mudah diperjuangkan melalui jalur aspirasi,” jelas Hamka.
Ia juga mendorong pemerintah desa untuk senantiasa aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Tujuannya agar kebutuhan-kebutuhan prioritas desa dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih luas.
Para kepala desa berharap pertemuan ini menjadi titik awal yang strategis untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Takalar. Dukungan dari DPR RI dinilai sangat krusial agar pembangunan desa dapat terus berjalan meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Baca juga: Pembibitan Juara Bulu Tangkis Indonesia Dimulai dari Pekanbaru hingga Makassar
Bagi masyarakat desa, keberadaan jalan yang layak dan jembatan yang aman bukan sekadar pembangunan fisik semata. Infrastruktur tersebut merupakan penentu utama kelancaran roda ekonomi, kemudahan akses terhadap layanan dasar, serta pondasi penting bagi terciptanya masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga desa.
