KabarDermayu.com – Pemerintah Indonesia memanfaatkan periode libur sekolah yang panjang untuk melakukan penataan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai dapur MBG.
Kegiatan operasional SPPG dihentikan sementara selama masa libur sekolah ini. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan SPPG. Program MBG sendiri ditujukan untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa masa libur sekolah memberikan kesempatan yang baik bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi. “Kebetulan memang sekolah kita ini kan sedang memasuki masa libur, dan salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan BGN adalah menghentikan atau menyetop dulu kegiatan dapur-dapur untuk menyuplai MBG selama masa libur,” ujarnya pada Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menambahkan, “Dan karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.”
Evaluasi yang dilakukan mencakup berbagai aspek penting dalam operasional SPPG. Hal ini termasuk pemeriksaan kondisi fasilitas yang digunakan, proses memasak, standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas pangan yang disajikan.
Qodari menegaskan bahwa evaluasi rutin ini akan ditingkatkan dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan makanan yang disajikan kepada siswa dan penerima manfaat MBG memiliki kualitas yang optimal.
“Evaluasi yang sudah berjalan selama ini akan dilanjutkan dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi, misalnya mengenai kondisi fasilitas, kemudian proses masak, kesehatan, kebersihan, yang bisa meningkatkan kualitas pangan atau makanan yang akan ada tersedia di piring siswa dan para penerima manfaat dari MBG ini,” jelas Qodari.
Hasil dari evaluasi ini rencananya akan digunakan untuk mengklasifikasikan SPPG menjadi beberapa tingkatan kelas. SPPG yang menunjukkan kualitas lebih baik akan menerima insentif yang lebih besar.
Konsep ini diharapkan dapat mendorong SPPG untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya. “Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C,” terang Qodari.
Perbedaan tingkatan kelas ini akan berdampak langsung pada jumlah insentif yang diterima. “Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama,” tambahnya.
Selain itu, BGN juga tengah menyiapkan langkah-langkah strategis lain untuk memperkuat tata kelola program MBG secara keseluruhan. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah moratorium pembangunan SPPG baru.
Pemerintah menilai bahwa jumlah SPPG yang sudah beroperasi saat ini sudah mencukupi. Oleh karena itu, fokus utama adalah melakukan penataan dan peningkatan kualitas SPPG yang sudah ada.
Langkah lain yang disiapkan adalah penghitungan ulang skema insentif untuk SPPG. Ada kemungkinan insentif akan dikembalikan ke metode lama yang mengaitkan jumlah insentif dengan jumlah penerima manfaat program.
“Beberapa langkah yang akan diambil, yang saya catat itu yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” ujar Qodari.
Ia melanjutkan, “Yang kedua, penghitungan insentif juga akan diperbarui. Kemungkinan akan dikembalikan dengan metode lama dimana jumlah insentif itu dikaitkan dengan jumlah penerima.”
Dengan berbagai langkah penataan ini, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat gizi yang maksimal bagi seluruh penerima manfaat.
