KabarDermayu.com – Pasar beras fortifikasi di Indonesia tengah memasuki fase pertumbuhan baru yang krusial. Komoditas yang semula dipandang sebagai program kesehatan masyarakat kini bertransformasi menjadi sektor ekonomi potensial yang mampu mentransformasi industri penggilingan, memperkuat rantai pasok pertanian, serta membuka pasar di tingkat nasional.
Pelaku usaha ritel, industri, hingga pelaku usaha penggilingan meyakini ekosistem beras yang diperkaya gizi ini telah memiliki fundamental kokoh untuk masuk ke pasar komersial. Sejumlah tantangan yang tersisa saat ini mencakup percepatan adopsi konsumen, perluasan skala distribusi regional, serta penciptaan struktur harga yang lebih efisien.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Dasep Suryanto menyatakan sektor ritel siap mendukung ekspansi pasar komersial tersebut. Hal ini dilakukan terlepas dari adanya disparitas harga yang saat ini masih memfragmentasi pasar.
“Kami di lini hilir melihat adanya kebingungan pasar karena belum tersedianya referensi harga yang jelas. Di sisi lain, kita ingin menghadirkan produk bergizi yang tetap terjangkau bagi konsumen,” ujar Dasep dalam diskusi bertajuk ‘Millers for Nutrition: Advancing Fortified Rice in the Commercial Market’, Rabu, 24 Juni 2026.
Saat ini, beras fortifikasi di jaringan ritel modern mengusung harga hampir 20-30% di atas harga beras reguler. Dasep memperingatkan bahwa tanpa adanya standarisasi harga dan efisiensi jalur distribusi, kesenjangan harga yang lebar ini berisiko memicu distorsi pasar.
Untuk menstabilkan pasar, APRINDO menekankan pentingnya implementasi tiga strategi utama. Strategi tersebut meliputi kejelasan dan kepastian regulasi, efisiensi distribusi langsung dari penggilingan atau RMU ke peritel, serta edukasi konsumen secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan jaringan ritel nasional.
Inovasi kemasan berukuran lebih kecil, seperti ukuran 1 kilogram dan 2,5 kilogram, dinilai berpotensi menurunkan hambatan finansial bagi konsumen ritel sekaligus memperdalam penetrasi pasar. Di sisi lain, psikologi konsumen masih menjadi tantangan tersendiri. Banyak konsumen yang secara otomatis mengidentifikasi harga tinggi dengan kualitas yang lebih baik, sehingga mengaburkan nilai fungsional gizi standar dari beras fortifikasi.
Dengan kekuatan jaringan ritel yang tersebar di seluruh Indonesia, APRINDO siap mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjembatani kesenjangan informasi tersebut. “Tujuan akhirnya adalah menjamin akses masyarakat terhadap beras bergizi dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, aspek regulasi, distribusi, dan edukasi harus berjalan secara bersamaan,” tegas Dasep.
Dari sisi produksi, infrastruktur industri yang menopang komoditas beras fortifikasi menunjukkan tren pertumbuhan. Komisaris PT Pangan Nabati Umbi Nusantara Mirza Muttaqien mengonfirmasi bahwa sektor ini telah melewati ambang batas menuju fase industrialisasi yang matang.
“Pada prinsipnya, berapa pun harga beras yang beredar di pasar, terdapat ruang bagi peningkatan nilai tambah sekitar Rp1.000 per kilogram,” ungkap Mirza merujuk pada biaya marjinal untuk penambahan mikronutrien esensial. “Namun, kalkulasi ini sangat bergantung pada efisiensi produksi dan tingkat utilisasi kapasitas pabrik.”
Saat ini, kapasitas produksi beras fortifikasi milik PT Pangan Nabati Umbi Nusantara tercatat mencapai kisaran 1.000 ton per bulan. Kendati demikian, angka tersebut dinilai belum terutilisasi secara optimal. Peningkatan utilisasi pabrik diproyeksikan mampu memangkas biaya overhead, sehingga harga jual di tingkat konsumen akhir menjadi jauh lebih kompetitif.
Mirza menegaskan bahwa landasan regulasi di sektor ini sebenarnya sudah kokoh. Hal ini menyusul diterbitkannya Standar Nasional Indonesia (SNI) terbaru, yakni SNI 9314 (2024) dan SNI 9372 (2025). SNI tersebut mengodifikasi definisi serta parameter teknis untuk kernel beras fortifikasi (Fortified Rice Kernel), beras fortifikasi, dan beras diperkaya.
“Regulasi sudah tersedia dan sistem di tingkat negara telah siap. Tantangannya sekarang adalah melakukan scale up agar industri ini dapat tumbuh lebih cepat,” tambahnya.
Mirza melihat sinyal positif mulai muncul dari berbagai sisi. Sinyal tersebut datang dari industri, penggilingan, hingga pasar pemerintah yang mulai terbuka terhadap produk beras fortifikasi.
Bagi para pelaku usaha di garda depan produksi, inisiatif ini tidak sekadar mengusung agenda peningkatan gizi nasional. Inisiatif ini juga bertindak sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat. Pelaku industri beras fortifikasi Diyan Anggraini mengemukakan bahwa pengembangan jaringan penggilingan regional merupakan kunci untuk memperpendek rantai pasok serta menekan biaya logistik.
“Kami membentuk jaringan penggilingan dan mendorong produksi di berbagai daerah. Dengan begitu rantai distribusi menjadi lebih pendek dan biaya logistik dapat ditekan,” jelas Diyan.
Penguatan hubungan klaster penggilingan regional dinilai mampu menjaga aktivitas ekonomi tetap berputar di tingkat lokal sekaligus menjamin stabilitas pasokan beras fortifikasi secara desentralisasi. Pada akhirnya, Diyan menekankan bahwa keberhasilan pasar komersial ini akan bertumpu pada dua pilar aksesibilitas: kedekatan geografis (geographic proximity) dan daya beli.
“Akses pangan harus terjangkau, baik dari aspek jarak maupun harga. Oleh karena itu, kami menghimbau pelaku usaha untuk tidak mengambil margin keuntungan secara berlebihan, mengingat tujuan utamanya adalah mengatasi persoalan gizi masyarakat,” pungkasnya.
