KabarDermayu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa pembangunan konektivitas di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan jalan tol semata.
Pembangunan infrastruktur harus mencakup berbagai moda transportasi, termasuk laut dan udara, untuk mengakomodasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
AHY menyatakan bahwa Indonesia berbeda dengan negara-negara kontinental yang fokus pada pengembangan jaringan darat. Sebagai negara maritim dengan ribuan pulau, Indonesia memerlukan strategi konektivitas yang lebih holistik dan seimbang.
Ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan yang tidak hanya terpusat di Jawa, melainkan merata ke seluruh wilayah. Pendekatan yang hanya mengadopsi model negara kontinental tidak akan efektif bagi Indonesia.
Negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Rusia memiliki wilayah daratan yang luas dan terhubung, sehingga infrastruktur darat menjadi tulang punggung konektivitas mereka.
Sebaliknya, Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau membutuhkan integrasi yang kuat antara transportasi darat, laut, dan udara.
Penguatan konektivitas antarpulau menjadi kunci utama untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh negeri.
Selain itu, hal ini juga krusial untuk menekan biaya logistik nasional yang saat ini masih tergolong tinggi.
Tanpa sistem transportasi yang terintegrasi dengan baik, distribusi barang dan jasa akan terus menjadi mahal.
Mahalnya biaya logistik ini pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, terutama di luar pusat-pusat ekonomi utama.
Menko AHY juga menyoroti pentingnya aspek keselamatan dalam setiap moda transportasi, terutama setelah terjadinya sejumlah kecelakaan belakangan ini, termasuk pada moda kereta api.
Perbaikan sistem transportasi dan penguatan aspek pengamanan harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Keselamatan itu tidak ada duanya,” tegas AHY, menekankan bahwa semua moda transportasi memerlukan perhatian serius, bukan hanya kereta api.
Lebih lanjut, AHY menekankan kembali pentingnya menekan biaya logistik untuk meningkatkan efisiensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sangat dipengaruhi oleh tingkat keterjangkauan transportasi.
Keterjangkauan transportasi ini mencakup mobilitas manusia maupun distribusi barang dan jasa secara umum.
Semakin efisien biaya transportasi, semakin besar potensi untuk menekan biaya pembangunan secara keseluruhan.
Dengan biaya pembangunan yang lebih rendah, pemerintah dapat lebih fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.
AHY juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan terhadap bencana.
Ia merujuk pada bencana besar yang terjadi akhir tahun lalu di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bencana tersebut menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat dan infrastruktur di wilayah terdampak.
Kondisi ini menunjukkan perlunya pembangunan yang lebih tangguh dengan dukungan inovasi dan teknologi yang tepat guna.
Selain itu, dukungan anggaran yang memadai juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan infrastruktur yang tangguh.
Di sisi lain, pemerintah sedang menggodok rencana pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan.
Jaringan ini ditargetkan sepanjang 2.772 kilometer sebagai upaya memperkuat konektivitas dan distribusi logistik di wilayah tersebut.
Rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan ini masih dalam tahap perhitungan dan perencanaan yang matang.
Pemerintah juga berencana membentuk komite khusus yang akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Pembentukan komite ini bertujuan untuk menampung masukan dan menyempurnakan perencanaan pembangunan jaringan perkeretaapian nasional.
AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata.
Aspek pemerataan dan keadilan juga menjadi prioritas utama dalam setiap program pembangunan.
Tanpa distribusi pembangunan yang merata, manfaatnya tidak akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Tanpa pemerataan, tidak ada gunanya pembangunan,” ujar AHY.
Baca juga: Pemusnahan 500 Liter Sopi Sitaan untuk Mencegah Gangguan Kamtibmas
Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terdistribusi secara adil ke seluruh wilayah Indonesia.
