KabarDermayu.com – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Hal ini ditegaskan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Surya Vandiantara.
Menurut Surya, penilaian ekonomi yang komprehensif harus mempertimbangkan berbagai indikator lain. Indikator-indikator tersebut meliputi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), neraca transaksi berjalan, cadangan devisa, serta kondisi fiskal negara.
Ia menekankan bahwa hanya berfokus pada fluktuasi mata uang saja dapat menyebabkan kesimpulan yang keliru. Hal ini berpotensi mengarah pada kesalahan dalam membaca situasi ekonomi, termasuk dalam mengevaluasi kondisi ekonomi Indonesia.
“Narasi yang berupaya mendiskreditkan perekonomian Indonesia dengan hanya menggunakan satu indikator saja seperti nilai mata uang Dollar Amerika Serikat, merupakan narasi yang tidak komprehensif,” ujar Surya dalam keterangannya pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Surya menilai bahwa dari sisi fundamental ekonomi, Indonesia masih menunjukkan performa yang baik. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berturut-turut masih positif.
Data tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen. Angka ini melanjutkan tren positif dari kuartal IV-2025 yang sebesar 5,39 persen, dan kuartal III-2025 yang sebesar 5,04 persen.
Baca juga: TNI Turun Tangan Berantas Begal di Jakarta
“Fakta ini menunjukkan bahwa kenaikan Dollar Amerika Serikat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tegas Surya.
Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut bahwa masyarakat di desa tidak menggunakan dolar dalam transaksi sehari-hari, Surya menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan gambaran fakta di lapangan. Secara praktik, transaksi yang menggunakan Dolar AS lebih banyak dilakukan oleh para pelaku usaha yang bergerak di sektor ekspor dan impor.
Transaksi valuta asing ini, lanjutnya, umumnya lebih banyak dilakukan oleh masyarakat perkotaan dibandingkan masyarakat pedesaan. Hal ini terkait erat dengan kegiatan ekspor-impor serta investasi yang memang lebih dominan di wilayah perkotaan.
Meskipun demikian, Surya mengakui bahwa pemerintah telah berupaya melakukan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak negatif pelemahan rupiah, khususnya bagi warga di pedesaan. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah dengan meningkatkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Peningkatan subsidi BBM ini bertujuan untuk meredam lonjakan harga yang berlebihan. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat menikmati harga BBM yang stabil, meskipun ada fluktuasi pada nilai tukar mata uang.
“Pemerintah telah melakukan langkah antisipasi strategis dengan meningkatkan subsidi agar kenaikan harga BBM bisa diredam, sehingga masyarakat Indonesia bisa tetap menikmati harga BBM seperti sedia kala,” pungkasnya.
