KabarDermayu.com – Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah melayangkan surat pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah politik tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, setelah menerima dokumen resmi dari Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangannya, Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kehadiran Gibran di Gedung MPR bertujuan untuk menyerahkan surat pengunduran diri tersebut secara formal. Selain kepada pihak MPR, Gibran juga telah menyampaikan dokumen serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Mas Gibran datang ke Gedung MPR dengan maksud menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau juga meminta agar MPR segera memproses surat tersebut,” ujar Muzani saat memberikan keterangan pers.
Latar Belakang Keputusan
Keputusan Gibran untuk mundur dari kursi orang nomor dua di Indonesia ini tidak terjadi secara mendadak. Sebelumnya, Gibran sempat melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam tersebut menjadi momentum Gibran dalam menyampaikan niat pribadinya untuk mengundurkan diri.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa langkah yang diambil Gibran berkaitan erat dengan dinamika politik yang muncul belakangan ini. Hal ini merujuk pada rentetan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) yang memicu perdebatan di ruang publik.
Selain itu, isu mengenai legalitas dokumen pendidikan atau ijazah SMA Gibran juga menjadi sorotan yang terus bergulir. Meski memutuskan untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden, Gibran menegaskan komitmennya untuk tetap menempuh jalur hukum guna membuktikan kebenaran dokumen pendidikannya.
Fokus pada Jalur Hukum
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Gibran mengaku mendapatkan arahan khusus terkait persoalan ijazah yang sedang ia hadapi. Presiden menyarankan agar Gibran tetap teguh memperjuangkan haknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Ia berencana untuk menghadirkan seluruh bukti dokumen pendidikan, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang pendidikan tinggi (S1) di persidangan.
Langkah pengunduran diri ini menandai babak baru dalam dinamika pemerintahan saat ini. Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat Negara dan MPR RI masih melakukan koordinasi lebih lanjut terkait prosedur administratif atas pengunduran diri tersebut sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.
