KabarDermayu.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, menyerukan seluruh elemen bangsa untuk memanfaatkan momen Hari Lahir Pancasila sebagai kesempatan guna memperkuat persatuan dan membangun ketahanan nasional. Hal ini penting dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik serta tekanan ekonomi global yang sedang melanda.
Dalam refleksi menyambut Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, Wayan Sudirta menekankan bahwa Pancasila seharusnya tidak hanya dipandang sebagai warisan sejarah semata. Pancasila harus bertransformasi menjadi pedoman nyata dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.
“Tema Hari Lahir Pancasila tahun ini, ‘Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia’, merupakan panggilan sejarah untuk menjadikan Pancasila sebagai kompas dalam menghadapi berbagai krisis, baik di tingkat nasional maupun global,” ujar Wayan Sudirta dalam keterangannya pada Minggu, 31 Mei 2026.
Ia melanjutkan, sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari ruang kosong. Kemerdekaan ditempa melalui proses dialektika intelektual tingkat tinggi dalam persidangan BPUPKI pada akhir Mei hingga awal Juni 1945. Sidang tersebut menjadi panggung bagi para arsitek bangsa untuk merumuskan filosofi dasar atau pandangan hidup bagi negara kepulauan yang sangat majemuk.
“Lahirnya Pancasila bukanlah hasil perenungan semalam, melainkan kulminasi dari pergulatan gagasan tiga tokoh besar bangsa: Mohammad Yamin, Soepomo, dan berpuncak pada pidato monumental Ir. Soekarno (Bung Karno),” jelas Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (IKA Doktor Hukum UKI) ini.
Dengan ketajaman intelektualnya, Bung Karno berhasil merangkum berbagai gagasan kebangsaan menjadi lima prinsip fundamental. Prinsip-prinsip ini mampu menyatukan keberagaman Indonesia, meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan.
“Pancasila tidak lahir dari hegemoni satu pemikiran, melainkan dari konsensus luhur dan dialektika sejarah, menjadikannya fondasi permanen yang mengikat keberagaman Nusantara dari Sabang hingga Merauke,” tegas Anggota Komisi III DPR RI ini.
Secara filosofis, Wayan Sudirta menegaskan bahwa Pancasila bukanlah sekadar kumpulan dogma yang berdiri sendiri. Pancasila merupakan satu kesatuan ontologis yang bersifat hierarkis-piramida dan saling menjiwai. Kelima sila tersebut membentuk satu kesatuan nilai yang menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan serta peraturan perundang-undangan.
“Pancasila menjelma sebagai mahkota pemersatu sekaligus Staatsfundamentalnorm, sumber dari segala sumber hukum negara yang menjadi kompas absolut dalam setiap perumusan legislasi, tata kelola otonomi daerah, hingga relasi kekuasaan pusat dan daerah,” imbuhnya.
Menurut Wayan Sudirta, sila Ketuhanan Yang Maha Esa berfungsi sebagai fondasi moral bagi kehidupan berbangsa. Sementara itu, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia dan kelestarian lingkungan sebagai prinsip utama pembangunan.
Sila Persatuan Indonesia berperan menjaga kohesi nasional di tengah kemajemukan. Sila Kerakyatan menekankan pentingnya musyawarah dan demokrasi yang berkeadaban. Terakhir, sila Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir penyelenggaraan negara.
“Jika satu sila saja diabaikan, maka bangunan kebangsaan akan kehilangan keseimbangannya,” kata Legislator asal Bali tersebut.
Di samping itu, Wayan Sudirta menyoroti kondisi dunia yang saat ini dihadapkan pada ketidakpastian akibat rivalitas geopolitik, konflik internasional, dan tekanan ekonomi global. Situasi ini berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat.
Ia berpendapat, kondisi tersebut berpotensi memunculkan polarisasi sosial dan mengganggu ketahanan nasional apabila negara kehilangan pijakan ideologisnya. Krisis ekonomi dan gejolak geopolitik dapat menjadi pintu masuk berbagai ancaman terhadap persatuan bangsa.
“Karena itu, Pancasila harus hadir sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional,” katanya.
Saat ini, Wayan Sudirta melihat narasi kebesaran Pancasila sedang diuji oleh realitas empiris yang tidak ringan. Konstelasi geopolitik global tengah berada dalam pusaran turbulensi yang mengkhawatirkan. Polarisasi kekuasaan antarnegara adidaya, hegemoni ekonomi global, serta eskalasi konflik di berbagai belahan dunia telah merusak rantai pasok global dan memicu krisis multidimensi.
Selain itu, guncangan eksternal ini secara langsung menghantam fondasi ekonomi domestik. Tekanan pada daya beli masyarakat akar rumput, turbulensi ekonomi, serta ketimpangan fiskal yang masih terjadi antara pusat dan daerah memicu kerawanan terhadap ketahanan nasional.
Dalam kondisi terpuruk dan penuh tekanan ini, Wayan Sudirta menyebut polarisasi sosial dan disintegrasi bangsa sangat mudah tersulut jika negara kehilangan kompas moralnya. Krisis ekonomi acapkali menjadi pintu masuk bagi intervensi asing dan ideologi transnasional yang berupaya merobek tenun kebangsaan.
“Di sini letak kedaruratan untuk kembali memanggil ruh Pancasila, bukan sekadar sebagai mantra seremonial, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial dan fondasi tata pergaulan internasional. Menghadapi ancaman krisis ini, solusi yang dibutuhkan tidak bisa sekadar retorika, melainkan langkah-langkah afirmatif, konkret, dan terukur yang berlandaskan kelima sila Pancasila,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Wayan Sudirta mendorong penguatan politik luar negeri yang bebas aktif. Politik luar negeri ini harus berorientasi pada kemanusiaan dan perdamaian dunia. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam yang berwawasan ekologis. Hal ini penting untuk menjamin keadilan antargenerasi sekaligus menjadikan Indonesia sebagai garda terdepan dalam menjaga keseimbangan iklim dan perdamaian dunia.
Selain itu, ia meminta pemerintah memperkuat otonomi daerah dan pemerataan pembangunan melalui kebijakan fiskal yang berkeadilan. Perhatian khusus diberikan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Desain pembiayaan dan strategi pembangunan daerah tidak boleh dibiarkan bergantung pada ketidakpastian sumber non-APBN.
“Sebaliknya, intervensi negara harus hadir secara paripurna melalui optimalisasi APBN sebagai instrumen utama pemerataan ekonomi. Kepastian alokasi APBN untuk seluruh daerah di Indonesia adalah wujud nyata dari keadilan sosial (Sila Ke-5) yang akan memperkokoh sabuk persatuan nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Wayan Sudirta menegaskan bahwa dalam menghadapi tekanan ekonomi, negara tidak boleh menyerahkan nasib rakyat pada mekanisme pasar yang tak berwajah. Diperlukan jaring pengaman sosial yang berakar pada semangat gotong royong dan kemanusiaan.
“Sebagai contoh empiris, penguatan program-program pendidikan, harus dipandang bukan sekadar beban anggaran, melainkan sebagai investasi strategis negara untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, memutus rantai kemiskinan, dan menjaga martabat manusia Indonesia di tengah krisis,” ucapnya.
Mengutip pesan Bung Karno, Wayan Sudirta mengingatkan bahwa Indonesia bukan milik satu golongan, agama, maupun suku tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Hari Lahir Pancasila harus dijadikan momentum untuk bersatu, mengesampingkan ego sektoral, dan merumuskan kebijakan yang murni berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak.
Baca juga: Promo Cashback BRI Debit Contactless Mastercard: Jelajahi Dunia Tanpa Batas
“Keterpurukan ekonomi dan gejolak geopolitik saat ini tidak akan menjadi akhir dari sejarah kita, melainkan momentum epik untuk bangkit, merapatkan barisan, dan membuktikan bahwa dengan Pancasila sebagai senjata pamungkas, Indonesia akan keluar dari badai krisis ini sebagai bangsa yang jauh lebih tangguh, mandiri, dan bermartabat di mata dunia,” pungkasnya.
