KabarDermayu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, mengumumkan bahwa seluruh struktur pemerintahan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten di wilayah Sumatera telah kembali beroperasi normal pasca-bencana.
Beliau menyatakan bahwa Satgas dan seluruh kementerian serta lembaga terkait telah bergerak aktif untuk memulihkan kondisi Sumatera. Sebelumnya, banyak kantor pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan yang terdampak dan tidak dapat menjalankan fungsinya.
“Ada beberapa kantor desa yang terdampak, meskipun operasionalnya sudah berjalan, namun sebagian masih berada di Huntara (Hunian Sementara), ada yang di kantor, di rumah kepala desa, dan di lokasi lainnya,” ujar Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin, 25 Mei 2026.
Selain itu, ia menambahkan bahwa layanan listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan internet pada umumnya sudah pulih. Namun, ia mengakui masih ada beberapa desa yang terisolir akibat longsor yang menutup akses jalan di wilayah Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah.
Baca juga: PaDi UMKM: Ekosistem Pengadaan Digital BUMN UMKM Kuat Berkat Danantara
“Rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan puskesmas juga relatif sudah baik, namun akan terus dioptimalkan oleh Kementerian Kesehatan. Terdapat juga beberapa puskesmas pembantu yang perlu perhatian lebih,” katanya.
Meskipun masih ada desa yang terisolir, Mendagri memastikan bahwa seluruh jalur jalan nasional di Sumatera kini telah terhubung kembali. Jembatan-jembatan yang rusak akibat bencana juga telah selesai diperbaiki.
“Jembatan nasional juga sudah baik dan terhubung, meskipun perbaikannya bersifat temporer,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR bersama pemerintah melalui Satgas telah membahas rencana induk untuk pemulihan Sumatera. Anggaran untuk program pemulihan tersebut juga telah disetujui.
“Oleh karena itu, kami terus melakukan koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta rencana kerja kementerian dan lembaga dapat berjalan dengan baik,” pungkas Dasco.
