KabarDermayu.com – Percepatan dekarbonisasi industri di Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar komitmen. Kesiapan proyek, akses terhadap pembiayaan yang tepat, serta kolaborasi antara pelaku industri dan lembaga keuangan merupakan faktor krusial untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Hal ini menjadi sorotan utama dalam Forum Bisnis Pengembang Proyek dan Lembaga Pembiayaan: Percepatan Investasi Iklim untuk Dekarbonisasi Industri di Indonesia. Forum ini diselenggarakan oleh Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama Sustainable Energy Transition In Indonesia (SETI) pada Kamis, 21 Mei di Jakarta.
Di tingkat nasional, penguatan transisi energi dan ekosistem perdagangan karbon semakin membuka peluang pembiayaan untuk aksi dekarbonisasi industri. Sementara itu, di tingkat global, dinamika perdagangan internasional, meningkatnya standar ESG (Environmental, Social, and Governance), serta kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) semakin menempatkan emisi karbon sebagai faktor strategis dalam daya saing industri.
Oleh karena itu, kesiapan proyek dan akses terhadap pembiayaan menjadi semakin penting bagi dunia usaha. Indah Budiani, Direktur Eksekutif IBCSD, menekankan hal ini. Ia menyatakan bahwa salah satu tantangan utama saat ini adalah bagaimana menjembatani kebutuhan investasi industri dengan skema pendanaan yang sesuai.
Tujuannya adalah agar lebih banyak proyek dekarbonisasi dapat menjadi bankable (layak dibiayai) dan terealisasi. “Melalui forum ini, kami ingin membuka ruang dialog antara pengembang proyek dan lembaga pembiayaan, sehingga kesenjangan antara kebutuhan implementasi dan akses pendanaan dapat mulai dipetakan bersama,” ujar Indah Budiani dikutip dari keterangannya pada Minggu, 24 Mei 2026.
Forum ini menghadirkan berbagai perspektif. Narasumber berasal dari pemerintah, lembaga teknis, dan pelaku pembiayaan. Mereka membahas peluang percepatan investasi iklim untuk sektor industri. Diskusi mencakup topik-topik penting seperti pendanaan iklim dan mekanisme de-risking untuk proyek industri hijau.
Selain itu, dibahas pula strategi promosi investasi hijau dan peluang pendanaan internasional. Kesiapan proyek dekarbonisasi industri di Indonesia juga menjadi salah satu fokus utama.
Hery Kuswanto, Kepala Divisi Pengembangan Dana Direktorat Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH Kementerian Keuangan, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola. Hal ini dinilai krusial untuk mempercepat ekosistem investasi proyek industri hijau.
“Dukungan pendanaan dekarbonisasi sektor industri dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola, termasuk mendukung Kementerian Perindustrian dalam pengembangan mekanisme dan kelembagaan perdagangan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri. Ke depan, skema penjaminan dan instrumen pembiayaan diharapkan dapat membantu proyek-proyek transisi hijau yang masih dipandang kurang bankable agar lebih layak mendapatkan pembiayaan,” sebut Hery.
Sejalan dengan hal tersebut, Krisman Riyadi, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Promosi Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, menekankan pentingnya kesiapan proyek dekarbonisasi. Kesiapan ini agar proyek tersebut memiliki daya tarik kuat bagi investor.
“Selain dukungan kebijakan, tantangan ke depan adalah bagaimana proyek-proyek transisi hijau dapat dikembangkan menjadi peluang investasi yang berkelanjutan dan siap ditawarkan (ready to offer). Pemerintah terus gencar mendorong promosi investasi lestari, khususnya pada sektor energi terbarukan dan industri hijau, guna mempercepat pemenuhan kebutuhan investasi dekarbonisasi di Indonesia,” ujar Krisman.
Selain sesi pleno, peserta forum juga terlibat dalam diskusi mendalam. Diskusi terbagi dalam tiga area utama: efisiensi energi industri, proyek energi terbarukan, dan ekonomi sirkular/penanganan limbah. Sesi ini dirancang untuk mengidentifikasi tantangan implementasi, kebutuhan investasi, potensi risiko proyek, hingga peluang skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing proyek.
Sejumlah tantangan utama mengemuka dalam diskusi tersebut. Tantangan tersebut antara lain regulasi yang masih terus diperbaharui, tingginya biaya investasi teknologi, ketentuan sertifikasi dan klaim energi terbarukan yang masih bias, hambatan teknis dalam membangun baseline dan verifikasi data, serta masih kurangnya ekosistem kolaboratif antar regulator, pelaku industri, dan lembaga keuangan.
IBCSD berharap forum ini dapat mendorong terbentuknya pemahaman bersama. Pemahaman ini mengenai hambatan utama percepatan investasi dekarbonisasi industri. Selain itu, forum ini juga diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih konkret antara sektor industri dan lembaga pembiayaan.
Baca juga: Polisi Sita 110 Gram Tembakau Sintetis dan Tangkap Dua Pelaku di Jakarta Timur
Ke depan, hasil diskusi forum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal. Langkah awal ini dalam membangun pipeline investasi dan tindak lanjut yang lebih implementatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat transisi menuju industri rendah karbon di Indonesia.
