KabarDermayu.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan jaminan bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku pada Rabu, 10 Juni 2026, diprediksi hanya akan memberikan dampak yang minim terhadap tingkat inflasi.
Menurut Purbaya, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Pertamax umumnya tidak digunakan sebagai bahan bakar utama untuk moda transportasi barang. Oleh karena itu, dampaknya terhadap harga barang-barang kebutuhan pokok yang berpotensi memicu lonjakan inflasi diperkirakan tidak akan signifikan.
“Harusnya (dampak kenaikan harga Pertamax ke inflasi) relatif minimum. Karena Pertamax kan biasanya enggak dipakai buat angkutan barang,” ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 10 Juni 2026.
Menyinggung potensi konsumen Pertamax yang beralih ke Pertalite, Purbaya menekankan bahwa hal tersebut berada di luar kewenangannya sebagai Menteri Keuangan. Ia mengarahkan pertanyaan lebih lanjut mengenai isu tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
“Soal itu tanya ke Pak Bahlil,” tegasnya.
Purbaya juga menambahkan bahwa seharusnya terdapat sistem kontrol pada setiap nozzle atau corong pengisian BBM. Namun, ia kembali menegaskan bahwa pengaturan teknis semacam itu bukanlah ranah Kementerian Keuangan.
“Semestinya ada metode lagi, nozzle control kalau enggak salah. Tanya Pak Bahlil yang lebih ngerti,” pungkasnya.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga telah mengumumkan penyesuaian harga Pertamax. Harga Pertamax mengalami kenaikan dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Selain itu, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.
Menurut Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi yang sesuai dengan formula harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” jelas Roberth dalam keterangan resminya pada Rabu, 10 Juni 2026.
Pertamina menjelaskan bahwa keputusan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini diambil setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Proses ini juga mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar yang berlaku secara keekonomian.
Roberth menegaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar tetap berjalan secara optimal.
“Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” imbuhnya.
Kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax seringkali menjadi perhatian publik karena potensi dampaknya terhadap inflasi dan biaya hidup masyarakat. Namun, Purbaya Yudhi Sadewa meyakini bahwa kali ini dampaknya akan minimal.
Pernyataan Purbaya ini kontras dengan pandangan beberapa pihak, seperti yang diungkapkan oleh Misbakhun, yang sebelumnya menegaskan bahwa kenaikan harga BBM pasti akan memicu inflasi. Meski demikian, tingkat inflasi yang akan terjadi masih menjadi pertanyaan.
Faktor utama yang membuat Purbaya yakin dampaknya minim adalah segmen pengguna Pertamax yang mayoritas bukan merupakan pelaku usaha angkutan barang. Pengguna Pertamax cenderung merupakan konsumen individu yang menggunakan kendaraan pribadi, sehingga efek domino ke harga barang-barang produksi menjadi lebih terbatas.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM terus berupaya menyeimbangkan antara menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mengendalikan inflasi, dengan memastikan pasokan energi yang memadai dan berkualitas bagi masyarakat.
