Prabowo Presiden Pertama Bacakan KEM PPKF, Anggota DPR Sebut Ini Tradisi Baru

oleh -6 Dilihat
Prabowo Presiden Pertama Bacakan KEM PPKF, Anggota DPR Sebut Ini Tradisi Baru

KabarDermayu.com – Presiden RI Prabowo Subianto akan mencetak sejarah baru dengan menjadi presiden pertama yang membacakan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Acara penting ini akan dilaksanakan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 20 Mei 2026.

Langkah ini menandai sebuah perubahan signifikan dari tradisi sebelumnya, di mana pembacaan KEM PPKF biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun, menyoroti pentingnya momen ini sebagai sebuah tradisi baru dalam proses legislasi anggaran negara.

“Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden itu menjadi sebuah tradisi baru memang,” ujar Misbakhun kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Misbakhun menjelaskan bahwa pembacaan KEM PPKF yang dijadwalkan setiap tanggal 20 Mei merupakan langkah awal yang krusial dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini menjadi penanda dimulainya siklus pembahasan anggaran tahunan.

Lebih lanjut, Misbakhun memaparkan bahwa KEM PPKF ini akan mencakup berbagai asumsi makroekonomi fundamental. Asumsi-asumsi tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan RAPBN, yang meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, dokumen ini juga akan merinci proyeksi tingkat inflasi yang diharapkan, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan volume produksi minyak serta gas bumi (lifting).

Baca juga: Bursa Asia Rontok: Trump Ancaman Iran & Yield Obligasi AS Tinggi

Misbakhun menambahkan bahwa dalam KEM PPKF tersebut, akan dibahas pula mengenai pagu indikatif atau alokasi anggaran sementara untuk setiap kementerian dan lembaga negara. Ini merupakan langkah awal dalam menentukan besaran anggaran yang akan diterima oleh masing-masing instansi pemerintah.