KabarDermayu.com – Sikap Presiden Joko Widodo, yang diwakili oleh pernyataan Presiden Prabowo Subianto, terkait pelemahan nilai tukar Rupiah menjadi sorotan publik. Perbandingan muncul dengan respons Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat Rupiah juga mengalami pelemahan pada tahun 2013.
Pada penutupan perdagangan Senin, 18 Mei 2026, Rupiah kembali melemah ke posisi Rp 17.668 per dolar AS. Posisi ini merupakan pelemahan dari angka sebelumnya yang berada di Rp 17.597 per dolar AS.
Presiden Prabowo Subianto, dalam pernyataannya, menilai bahwa pelemahan Rupiah saat ini belum berdampak langsung secara signifikan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa masyarakat di daerah, yang tidak bertransaksi menggunakan dolar AS dalam kehidupan sehari-hari, tidak merasakan dampak langsung dari fluktuasi nilai tukar ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk pada Sabtu, 16 Mei 2026. “Sekarang ada yang selalu entah apa, saya gak mengerti, sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos akan apa, ya kan Rupiah begini, dolar begini,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa masyarakat di pedesaan tidak menggunakan dolar dalam transaksi mereka. Oleh karena itu, ia meyakinkan bahwa kondisi Indonesia masih dalam keadaan baik. “Orang, rakyat di desa nggak pake dolar, kok, ya, kan, pangan aman energi aman, ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke,” tambahnya.
Pernyataan Presiden Prabowo ini kemudian dibandingkan dengan sikap yang diambil oleh Presiden SBY pada tahun 2013. Kala itu, nilai tukar Rupiah bergerak dari kisaran Rp 11.600 menjadi Rp 11.700 per dolar AS.
Dalam pidatonya pada 27 November 2013, SBY justru menyerukan kewaspadaan terhadap dampak negatif dari gejolak ekonomi global. Ia memandang pelemahan Rupiah sebagai sinyal serius yang memerlukan penanganan realistis.
“Bad news-nya, Rupiah melemah,” kata SBY pada saat itu. Ia juga mengemukakan kemungkinan Indonesia memasuki “new equilibrium” atau keseimbangan baru dalam kondisi ekonomi nasionalnya.
Presiden ke-6 RI itu mengakui bahwa sejumlah indikator ekonomi saat itu sedang mengalami tekanan. Tekanan tersebut meliputi pelemahan harga saham hingga defisit perdagangan.
“Saya duga kita akan memiliki new equilibrium, normal baru,” jelasnya kala itu. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi impor dan mendorong ekspor melalui insentif fiskal serta kebijakan ekonomi lainnya.
Baca juga: Iran Tolak Proposal Damai Trump, Tak Mau Serahkan Uranium
“Kesimpulan dari situasi ekonomi kita dan dunia, ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun depan tidak mudah. Saya lebih baik bicara seperti itu, daripada suka mengalirkan angin surga,” ungkap SBY, menunjukkan sikap transparan mengenai tantangan ekonomi yang dihadapi.
