KabarDermayu.com – Presiden Kampanye Internasional untuk Tibet (ICT), Tencho Gyatso, pada 8 Juni lalu memberikan kesaksian di hadapan Subkomite Hak Asasi Manusia Internasional dari Komite Tetap Urusan Luar Negeri dan Pembangunan Internasional Dewan Perwakilan Rakyat Kanada.
Dalam kesaksiannya, Gyatso mendesak para anggota parlemen Kanada untuk mengambil tindakan tegas terhadap kampanye asimilasi paksa yang semakin gencar dilakukan oleh Tiongkok di Tibet.
Pengarahan ini merupakan tindak lanjut dari mosi tanggal 23 September 2025 dan mosi tanggal 25 Mei 2026 yang diadopsi oleh subkomite tersebut. Tujuannya adalah untuk meneliti situasi anak-anak Tibet yang ditempatkan di sekolah-sekolah yang dikelola oleh Republik Rakyat Tiongkok.
Gyatso tidak hadir sendirian. Ia didampingi oleh Chemi Lhamo, seorang aktivis hak asasi manusia Tibet-Kanada. Turut hadir pula Dr. Gyal Lo, seorang spesialis Tibet dan sosiolog pendidikan, Lhadon Tethong, salah satu pendiri dan direktur Tibet Action Institute, serta Tenzin Choekyi, peneliti senior di Tibet Watch.
Dalam paparannya, Gyatso menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai “Undang-Undang Persatuan dan Kemajuan Etnis” baru yang akan berlaku di Beijing pada 1 Juli. Ia juga menyoroti sistem sekolah berasrama yang dikelola negara Tiongkok sebagai ancaman nyata bagi bahasa, agama, budaya, dan identitas Tibet.
Gyatso secara tegas menyatakan bahwa undang-undang baru tersebut merupakan cetak biru yang jelas untuk menghapus bahasa, budaya, dan identitas Tibet. Ia menggambarkan ambisi negara Tiongkok melalui undang-undang ini dengan sangat gamblang.
Lebih lanjut, Gyatso memperingatkan bahwa Undang-Undang Persatuan Etnis Tiongkok berpotensi menimbulkan konsekuensi di luar batas negara. Kerangka kerja yang diciptakannya dapat digunakan untuk menggambarkan kritik yang dilontarkan dari negara-negara demokrasi sebagai upaya merusak “persatuan etnis” Tiongkok.
Oleh karena itu, Gyatso menekankan bahwa tragedi yang terjadi di Tibet bukan hanya tragedi bagi masyarakat Tibet, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan yang lebih luas.
Presiden ICT tersebut kemudian mendesak para pemimpin Kanada untuk mengambil tiga langkah konkret. Pertama, mengutuk secara terbuka Undang-Undang Persatuan Etnis dan mendorong Perdana Menteri Mark Carney serta Menteri Luar Negeri Anita Anand untuk melakukan hal serupa.
Kedua, menunjukkan dukungan nyata bagi warga Tibet melalui keterlibatan tingkat tinggi dengan Administrasi Tibet Pusat dan Sikyong Penpa Tsering. Ketiga, bekerja sama dengan mitra-mitra demokratis lainnya untuk memastikan bahwa suksesi Dalai Lama dihormati sepenuhnya.
Gyatso menegaskan bahwa keputusan mengenai suksesi Dalai Lama adalah hak mutlak komunitas Buddha Tibet, bebas dari campur tangan pemerintah Tiongkok. Ia menekankan bahwa isu Dalai Lama ke-15 bukanlah urusan Partai Komunis Tiongkok, melainkan semata-mata urusan rakyat Tibet.
Sebelumnya, ICT telah berulang kali memperingatkan bahwa kebijakan asimilasi Tiongkok merupakan bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan identitas Tibet. Hal ini dilakukan demi memperkuat kontrol Partai Komunis atas setiap aspek kehidupan masyarakat Tibet.
Organisasi tersebut terus mendorong pemerintah-pemerintah demokratis untuk mengoordinasikan respons mereka. Tujuannya adalah menekan Tiongkok agar menghentikan kebijakan koersif di Tibet.
Selain itu, mereka juga mendesak adanya dukungan untuk dialog yang bermakna antara pejabat Tiongkok dan perwakilan Tibet. Perlindungan hak-hak warga Tibet, baik di dalam Tibet maupun di pengasingan, juga menjadi prioritas utama.
Seperti yang disampaikan Gyatso kepada para anggota parlemen Kanada, kepemimpinan internasional sangatlah penting bagi Tibet. Hal ini demi memastikan generasi mendatang masih memiliki Tibet untuk diwarisi, bukan sekadar kenangan melalui foto, arsip, dan pengasingan.
