KabarDermayu.com – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera tengah gencar melakukan revitalisasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi. Fokus utama kegiatan ini adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data terakhir dari Satgas PRR per tanggal 8 Mei menunjukkan bahwa total ada 4.922 satuan pendidikan yang terdampak. Meskipun mengalami kerusakan yang signifikan, seluruh sekolah yang terdampak tetap berupaya memastikan kegiatan belajar mengajar tidak terhenti. Pembelajaran dilangsungkan di sekolah asal, kelas darurat, tenda pendidikan, maupun lokasi belajar sementara.
Hingga saat ini, sebanyak 3.002 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk revitalisasi satuan pendidikan. Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini mencapai Rp2,86 triliun. Dari jumlah tersebut, 2.792 sekolah sudah menerima penyaluran dana tahap pertama dengan total dana yang telah tersalurkan sebesar Rp1,9 triliun.
Baca juga: KAI Logistik Tingkatkan Kapasitas Angkut Peti Kemas ke Semarang
Di Provinsi Aceh, revitalisasi telah menyasar 2.012 sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,98 triliun. Sementara itu, di Sumatera Utara, sebanyak 658 sekolah mendapatkan dukungan anggaran senilai Rp600,9 miliar. Di Sumatera Barat, 332 sekolah direvitalisasi dengan bantuan anggaran Rp281,7 miliar.
Juru Bicara Satgas PRR, Amran, menekankan bahwa percepatan revitalisasi sekolah menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan pascabencana. Pendidikan dinilai sebagai salah satu sektor krusial yang harus segera dipulihkan.
“Fasilitas pendidikan yang terdampak memang cukup besar. Oleh karena itu, proses pembangunan dan rehabilitasi terus kami dorong agar penyelesaiannya dapat berlangsung dengan cepat,” ujar Amran.
Percepatan revitalisasi ini juga melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak TNI Angkatan Darat. Sebanyak 2.606 sekolah direvitalisasi melalui mekanisme swakelola. Sementara itu, untuk 267 sekolah yang mengalami kerusakan berat dan memerlukan relokasi, penanganannya dilakukan melalui kerja sama dengan TNI AD.
Amran menjelaskan bahwa proses pembangunan sekolah yang terdampak dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, mulai dari pembersihan lahan hingga pembangunan kembali, terutama bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat.
“Jika kerusakan sudah berat, tentu membutuhkan pembangunan baru sehingga tidak bisa langsung ditempati. Oleh karena itu, ada beberapa sekolah yang sementara direlokasi untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan,” pungkasnya.
Satgas PRR berkomitmen untuk terus mempercepat revitalisasi fasilitas pendidikan. Tujuannya adalah agar para siswa di wilayah terdampak bencana dapat kembali belajar dalam suasana yang aman dan nyaman. (LAN)
