KabarDermayu.com – Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi Harefa, menyuarakan kekecewaan dan mendesak penjelasan dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait nasib ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.
Kekecewaan ini muncul karena meskipun ratusan SPPG tersebut telah memenuhi semua persyaratan dan tahapan PKS untuk beroperasi, hingga kini belum ada kepastian kapan fasilitas tersebut dapat mulai melayani masyarakat.
Herwil menjelaskan bahwa para investor dan pengelola SPPG membangun fasilitas tersebut dengan niat tulus untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak di daerah terpencil. Mereka menggunakan dana pribadi maupun pinjaman, tanpa menyentuh anggaran negara.
“Kami membangun karena melihat masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang belum terjangkau program Makan Bergizi Gratis. Niat kami hanya untuk membangun dan mendukung program pemerintah, bukan untuk memperjualbelikan titik atau fasilitas yang dibangun,” tegas Herwil dalam keterangannya pada Sabtu, 20 Juni 2026.
Pembangunan di wilayah terpencil memang memiliki tantangan tersendiri, mulai dari akses yang sulit hingga biaya logistik yang tinggi. Namun, para investor telah berupaya keras menyelesaikan pembangunan SPPG tersebut.
Sebagian besar pembangunan fasilitas SPPG telah rampung sejak Oktober hingga Desember 2025. Namun, hingga saat ini, banyak pengelola yang belum mendapatkan kejelasan mengenai jadwal operasional SPPG yang telah mereka bangun.
“Dana pembangunan berasal dari modal pribadi dan pinjaman. Banyak komitmen yang harus kami penuhi kepada pekerja maupun pihak yang terlibat dalam pembangunan. Namun sampai saat ini belum ada kepastian operasional,” ungkap Herwil.
Menurut data yang dihimpun oleh APGI 3T, tercatat sebanyak 645 SPPG di wilayah terpencil telah menyelesaikan seluruh tahapan pembangunan. Proses ini meliputi appraisal, verifikasi, pembukaan virtual account, penetapan kepala SPPG, hingga penerimaan draf perjanjian kerja sama, dan semuanya dinyatakan siap operasional.
Nilai investasi yang telah direalisasikan untuk pembangunan ratusan SPPG ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp 1 triliun.
Dengan berbagai upaya dan investasi yang telah dikeluarkan, APGI 3T mendesak BGN untuk segera memberikan kepastian operasional. Hal ini penting agar manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan di wilayah 3T.
“Agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan masyarakat di wilayah 3T,” pungkasnya.
