KabarDermayu.com – Kebijakan tarif integrasi sebesar Rp10.000 untuk penggunaan moda transportasi umum seperti MRT, LRT, dan Transjakarta di wilayah DKI Jakarta dikonfirmasi masih berlaku oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Langkah ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas warga sekaligus menekan biaya perjalanan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Dedy Cahyadi, menyatakan bahwa kebijakan tarif terpadu ini masih terus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kebijakan ini berlaku untuk layanan transportasi umum yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Itu sudah jalan, dan sampai sekarang juga tetap dilaksanakan,” ujar Dedy Cahyadi seperti dikutip pada Minggu, 28 Juni 2026.
Skema tarif terintegrasi ini mencakup layanan Mikrotrans, Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Dengan sistem ini, masyarakat dapat berpindah antar moda transportasi dalam satu kali perjalanan dengan biaya maksimal Rp10.000.
Tarif terpadu ini berlaku selama tiga jam, khususnya pada jam sibuk pagi hari. Hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan untuk bekerja, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan berbagai moda transportasi umum secara lebih praktis dan hemat biaya.
“Artinya begini, apabila ada seseorang yang ingin berangkat dan kerja di wilayah DKI Jakarta dalam periode waktu tiga jam, mereka bisa menggunakan berbagai macam moda. Baik menggunakan MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, atau feeder termasuk Mikrotrans dan itu dihitung hanya Rp10.000,” jelasnya.
Melalui kebijakan ini, penumpang dapat berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya tanpa perlu membayar tarif penuh di setiap kali pergantian layanan, selama masih dalam batas waktu yang ditentukan.
Dedy Cahyadi menambahkan bahwa skema ini jauh lebih ekonomis dibandingkan jika menggunakan setiap moda transportasi secara terpisah. Ia memberikan perbandingan, misalnya, perjalanan LRT Jakarta dari Bogor ke Bekasi, lalu ke Jakarta saja sudah bisa mencapai Rp20.000. Namun, dengan tarif integrasi dalam periode waktu tertentu, biayanya menjadi lebih murah.
“Ini lebih murah, lebih efisien dibanding menggunakan parsial satu moda dengan moda yang lainnya. Coba bandingkan LRT Jakarta dari Bogor ke Bekasi, ke Jakarta aja sudah Rp20.000 kan ya? Tapi dengan moda integrasi dalam periode waktu tertentu itu lebih murah,” tuturnya.
Harapannya, kebijakan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih menggunakan transportasi umum dari kediaman mereka hingga ke tempat kerja di wilayah DKI Jakarta.
Menurutnya, skema integrasi tarif ini terbukti mampu memberikan penghematan biaya perjalanan yang signifikan bagi penumpang jika dibandingkan dengan penggunaan setiap moda secara terpisah. Hal ini diharapkan dapat semakin menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik.
Pembayaran tarif terintegrasi ini dilakukan menggunakan kartu uang elektronik yang telah terhubung dengan sistem JakLingko. Mekanisme tap-in dan tap-out pada setiap moda akan secara otomatis mengenali perpindahan antar moda yang dilakukan oleh penumpang.
Sebagai ilustrasi, seorang penumpang yang berasal dari Bekasi dapat melanjutkan perjalanannya menggunakan LRT Jakarta, kemudian berpindah ke Transjakarta. Seluruh perjalanan tersebut akan dikenakan biaya maksimal Rp10.000, asalkan semua ketentuan waktu terpenuhi.
Kebijakan integrasi tarif ini sendiri telah mulai diterapkan sejak tahun 2022 dan hingga kini masih terus beroperasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan angka penggunaan transportasi umum sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta.
“Tiga jam, biasanya pagi jam 6 sampai jam 9. Jadi kalau mau merasakan, sekarang menggunakan kartu uang elektronik kartu apa saja e-money, berangkat jam 6 tapi pindah moda misalkan dari Bekasi naik LRT Bekasi terus turun di Dukuh Atas mau ke kota tinggal naik Transjakarta, pindah halte itu selama tiga jam maksimal Rp10.000. Seperti itu, sudah berlaku,” pungkasnya menutup penjelasan.
