KabarDermayu.com – Bank Indonesia (BI) mencatat perlambatan pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada April 2026. Pertumbuhan kredit UMKM tercatat hanya sebesar 0,16 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Salah satu faktor utama yang menyebabkan perlambatan ini adalah meningkatnya kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) pada sektor UMKM.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Dhaha P. Kuantan, menyatakan bahwa rasio NPL UMKM melonjak ke angka 4,62 persen pada periode yang sama. Kondisi ini mendorong perbankan untuk lebih selektif dalam menyalurkan kredit kepada UMKM.
“Untuk sektor-sektor UMKM, bank akan pilih-pilih karena risiko kreditnya meningkat sehingga mereka melakukan selective lending. Karena itu pertumbuhan kredit relatif tertahan,” jelas Dhaha dalam Media Briefing Bank Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Peningkatan NPL ini menjadi penyebab krusial di balik melambatnya penyaluran kredit UMKM. Perbankan cenderung menghindari sektor riil yang dianggap memiliki risiko tinggi, terutama yang sangat bergantung pada daya beli masyarakat kelas bawah yang sedang mengalami pelemahan.
Situasi ini menjadi perhatian serius bagi Bank Sentral. BI sedang merancang kebijakan tambahan untuk kembali mendorong aliran kredit ke sektor UMKM.
Baca juga: Perketat Aturan Izin Tinggal Warga Asing
“Ini memang menjadi concern kita. Diperlukan kebijakan-kebijakan yang terus mendorong pertumbuhan UMKM. Dari sisi kami, akan kami perkuat lagi ke depan apa-apa yang bisa kami dorong,” ujar Dhaha.
“Sehingga concern-nya memang banyak terkait NPL yang meningkat, dan daya beli masyarakat menengah bawah yang terbatas,” tambahnya.
Meskipun penyaluran kredit UMKM mengalami perlambatan pada April 2026, Dhaha tetap optimis bahwa kondisi akan membaik di tahun berikutnya. Ia meyakini program-program pemerintah yang ditujukan langsung kepada masyarakat akar rumput akan mampu memulihkan daya beli sekaligus menekan angka NPL.
Program-program yang dimaksud antara lain adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Kelurahan/Desa Merah-Putih (KDKMP), serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ketiga program ini diharapkan dapat menopang pertumbuhan kredit UMKM di tahun 2026.
“Harapannya dengan adanya program pemerintah yang banyak menyasar masyarakat menengah bawah, seperti MBG, KDKMP, KUR, dan lain sebagainya, itu bisa membaik di tahun 2026,” pungkasnya.
