KabarDermayu.com – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digadang-gadang sebagai solusi kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat, kini kembali menjadi sorotan publik.
Program yang seharusnya memberikan kemudahan dan kepastian hukum ini, justru berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Fenomena pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan PTSL menjadi perhatian serius.
Banyak laporan masyarakat yang menyebutkan adanya biaya-biaya tambahan di luar ketentuan resmi yang dikenakan oleh petugas atau pihak yang mengaku wakil dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Hal ini tentu meresahkan warga, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Program yang seharusnya gratis, malah berujung pada beban finansial yang tidak ringan.
Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat yang berencana mengikuti program PTSL untuk mengetahui secara rinci mengenai biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pengetahuan ini akan menjadi benteng pertahanan agar tidak menjadi korban pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal.
PTSL sendiri merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat.
Melalui program ini, pemerintah berupaya untuk menyediakan peta bidang tanah dan sertipikat hak atas tanah secara massal, tertib, dan terukur.
Manfaat utama dari sertifikat tanah adalah sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat. Dengan sertifikat, sengketa tanah dapat diminimalisir dan hak-hak pemilik tanah dapat terlindungi dari klaim pihak lain.
Selain itu, sertifikat tanah juga dapat menjadi agunan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Namun, pelaksanaan di lapangan seringkali menemui kendala. Salah satu kendala yang paling sering dilaporkan adalah adanya praktik pungutan liar.
Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seringkali memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai biaya resmi PTSL.
Mereka mengatasnamakan program ini untuk membebankan biaya-biaya yang tidak semestinya, seperti biaya administrasi tambahan, biaya pengukuran yang berlebihan, atau bahkan biaya “pengurusan surat-surat” yang sebenarnya sudah termasuk dalam biaya operasional program.
Besaran pungutan liar ini bervariasi di setiap daerah, namun yang jelas, hal ini sangat memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di pedesaan atau memiliki penghasilan rendah.
Pemerintah sendiri telah menetapkan biaya resmi untuk pelaksanaan PTSL melalui peraturan yang berlaku. Namun, detail biaya ini terkadang tidak tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat.
Biaya-biaya yang diatur biasanya meliputi biaya yang berkaitan dengan pengukuran, pemetaan, dan penerbitan sertifikat. Biaya ini pun seringkali disesuaikan dengan kemampuan masyarakat atau bahkan dibebaskan untuk program yang benar-benar gratis seperti PTSL.
Penting untuk dicatat bahwa program PTSL yang dicanangkan oleh pemerintah pada dasarnya adalah program gratis. Artinya, masyarakat tidak dikenakan biaya untuk penerbitan sertifikat tanahnya.
Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa biaya operasional yang mungkin timbul dan perlu dibebankan kepada masyarakat, namun besaran dan mekanismenya harus diatur secara transparan dan sesuai dengan ketentuan.
Biaya-biaya tersebut biasanya dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa atau kelurahan, melibatkan pemerintah daerah, BPN, dan perwakilan masyarakat.
Besaran biaya yang diizinkan untuk PTSL biasanya tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.
SKB ini mengatur tarif-tarif yang boleh dikenakan untuk kegiatan pertanahan, termasuk dalam rangka PTSL. Namun, untuk program yang benar-benar gratis, biaya-biaya tersebut seharusnya sudah ditanggung oleh anggaran negara.
Jika ada biaya yang dikenakan, maka itu haruslah biaya yang sangat minimal dan digunakan untuk keperluan operasional yang sangat mendesak, seperti pembelian materai, ATK, atau biaya transportasi petugas lapangan dalam kondisi tertentu.
Adapun rincian biaya resmi yang perlu diketahui masyarakat adalah sebagai berikut:
- Biaya Pengukuran dan Pemetaan: Sebagian besar biaya ini seharusnya ditanggung oleh anggaran negara dalam program PTSL. Namun, jika ada kontribusi dari masyarakat, jumlahnya harus sangat terbatas dan transparan.
- Biaya Panitia Ajudikasi: Biaya ini biasanya digunakan untuk operasional panitia yang bertugas di lapangan, seperti biaya makan dan minum petugas, transportasi lokal, dan lain-lain. Besaran biaya ini harus diatur melalui musyawarah dan disepakati bersama.
- Biaya Materai dan ATK: Biaya-biaya kecil seperti materai untuk surat pernyataan atau alat tulis kantor (ATK) yang digunakan dalam proses administrasi.
Yang paling krusial adalah masyarakat harus jeli membedakan antara pungutan liar dengan biaya operasional yang memang dibenarkan dan disepakati secara transparan.
Jika ada pihak yang meminta sejumlah uang dengan dalih “biaya pengurusan”, “biaya pelicin”, atau “biaya percepatan”, maka patut dicurigai sebagai pungutan liar.
Masyarakat berhak untuk menanyakan dasar hukum dari setiap pungutan yang dikenakan. Pihak petugas seharusnya dapat menjelaskan secara rinci mengenai item-item biaya tersebut dan dasar hukumnya.
Bagi masyarakat yang merasa diminta biaya yang tidak wajar, langkah terbaik adalah melaporkannya kepada pihak berwenang.
Laporan dapat disampaikan kepada kantor BPN setempat, melalui layanan pengaduan BPN, atau melalui unit pemberantasan pungutan (UPP) Saber Pungli di daerah masing-masing.
Pemerintah berkomitmen untuk memberantas pungli dalam setiap program pelayanan publik, termasuk PTSL. Dengan melaporkan praktik pungli, masyarakat turut berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Selain itu, penting bagi masyarakat untuk proaktif mencari informasi mengenai pelaksanaan PTSL di daerahnya.
Informasi resmi biasanya dapat diperoleh dari kantor BPN setempat, kantor kelurahan atau desa, atau melalui situs web resmi BPN.
Dengan bekal informasi yang akurat, masyarakat akan lebih siap dan tidak mudah terperdaya oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan.
Keberhasilan program PTSL tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dan kewaspadaan masyarakat.
Dengan memahami biaya resmi dan berani melaporkan praktik pungli, masyarakat dapat memastikan bahwa program sertifikasi tanah gratis ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal tanpa dibebani biaya-biaya yang tidak semestinya.
Baca juga di sini: AS Meraup Keuntungan dari Sanksi Iran, Trump Akui Mirip Bajak Laut
Mari bersama-sama kita awasi pelaksanaan PTSL agar program mulia ini berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.
