KabarDermayu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan bahwa Pemerintah Pusat akan hadir secara penuh untuk memulihkan situasi keamanan di Wamena. Tujuannya adalah menyelesaikan konflik secara menyeluruh, terukur, dan mengedepankan pemulihan masyarakat hingga kondisi benar-benar kondusif.
Penegasan ini disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Wamena, Papua Pegunungan, pada Sabtu (16/5/2026). Ia didampingi oleh Gubernur Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka atas nama Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan. Ia menghargai upaya-upaya penyelamatan yang telah dilakukan.
Ribka secara khusus memberikan apresiasi kepada masyarakat Wamena yang bergerak cepat membantu warga terdampak. Ia juga memuji upaya mereka dalam menjaga situasi tetap kondusif saat konflik terjadi. “Pertama, kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian langsung ada pergerakan cepat dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menenangkan di antara mereka,” ujarnya.
Dalam arahannya, Ribka meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk segera melakukan pendampingan dan pendataan. Koordinasi dengan delapan kabupaten di Papua Pegunungan juga ditekankan. Tujuannya adalah untuk menghitung kebutuhan penanganan dan dukungan bagi warga yang terdampak konflik.
Menurutnya, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan. Penanganan ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, APBD provinsi, maupun dukungan dari Pemerintah Pusat.
Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Reynaldo Bryan Berupaya Satukan HIPMI Daerah dan Kota
“Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” jelasnya. Ia menekankan bahwa seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan telah sepakat untuk menghentikan konflik.
Fokus utama saat ini adalah pada proses pemulihan masyarakat. “Kami sudah menyatakan bahwa konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Ribka juga memastikan bahwa Pemerintah Pusat akan terus mendampingi proses pemulihan hingga situasi benar-benar stabil. Ia menyatakan komitmennya untuk tetap berada di Wamena dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah hingga kondisi pulih sepenuhnya.
Selain langkah tanggap darurat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Peraturan ini akan berkaitan dengan penanganan konflik di delapan kabupaten di Papua Pegunungan. Tujuannya agar penanganan memiliki dasar hukum yang jelas dan terukur.
Usai rapat koordinasi, Ribka bersama Gubernur Papua Pegunungan dan jajaran pemerintah daerah meninjau langsung kondisi di lapangan. Peninjauan dilakukan di rumah warga yang terbakar, rumah sakit, serta lokasi pengungsian. Tujuannya adalah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Pemerintah juga tengah menyiapkan pemulangan para pengungsi secara bertahap. Pemulangan ini akan dilakukan setelah situasi keamanan dinyatakan kondusif. “Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan secara baik,” tandasnya. (LAN)
