KabarDermayu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk secara langsung memantau dan mengawal prosesi perdamaian atas konflik perang suku yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Acara perdamaian tersebut dilaksanakan di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Jayawijaya pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Puncak dari prosesi perdamaian ini ditandai dengan ritual adat berupa patah panah, yang secara simbolis menandakan berakhirnya perselisihan antara dua suku yang bertikai. Selain itu, kedua belah pihak juga menandatangani surat pernyataan damai yang disaksikan langsung oleh perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Ribka Haluk menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh masyarakat dan para tokoh adat. Ia memuji kerendahan hati dan jiwa besar yang ditunjukkan dalam membuka ruang perdamaian.
“Saya mewakili pemerintah pusat yang hadir di sini. Sejak awal kami telah mengikuti seluruh tahapan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta masyarakat,” ujar Ribka dalam keterangannya pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Ribka turut menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri yang merupakan perwakilan dari Presiden Republik Indonesia. Pesan tersebut berisi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat Papua Pegunungan yang telah memilih jalur perdamaian melalui pendekatan adat.
Sebagai seorang perempuan adat Papua, Ribka mengaku sangat terharu menyaksikan penyelesaian konflik yang dilakukan secara adat oleh para tokoh dan masyarakat. Ia mengungkapkan kebahagiaannya melihat para tetua adat berhasil menyelesaikan permasalahan ini dengan penuh kearifan.
“Saya menangis, tetapi saya bahagia karena orang-orang tua bisa menyelesaikan ini secara adat dengan jiwa besar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa keamanan adalah syarat fundamental bagi pembangunan di suatu daerah. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan mampu menjalankan pembangunan secara maksimal tanpa adanya kondisi keamanan yang kondusif.
“Kalau keamanan tidak baik, maka pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Daerah harus aman dulu baru kita bisa membangun,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa mengedepankan penyelesaian persoalan melalui jalur kekeluargaan, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung, sebelum akhirnya berujung pada tindakan kekerasan.
“Jangan langsung selesaikan dengan cara-cara kekerasan. Sudah cukup,” pintanya.
Di sisi lain, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyambut baik perdamaian adat tersebut. Ia menyebutnya sebagai langkah krusial untuk menghentikan siklus konflik antarsuku yang kerap berulang di wilayah Papua Pegunungan. John Tabo menjelaskan bahwa tradisi patah panah merupakan bagian penting dalam penyelesaian perang adat yang telah diwariskan oleh para leluhur.
“Hari ini kami melaksanakan satu tanda acara perdamaian lepas adat dengan mematahkan alat perang yaitu panah,” jelasnya.
Pemerintah daerah, bersama dengan pemerintah pusat, juga memberikan jaminan untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonsiliasi pascakonflik. Hal ini termasuk penanganan terhadap rumah-rumah warga yang terdampak akibat konflik perang suku tersebut.
Baca juga: IHSG Anjlok: Investor Tunggu Kepastian Dampak DSI
Prosesi perdamaian ini dihadiri oleh para bupati, jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten, aparat TNI-Polri, tokoh gereja, tokoh adat, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Papua Pegunungan. (LAN).
