KabarDermayu.com – Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) melaporkan pencapaian pendapatan sebesar Rp812 miliar pada tahun 2025. Angka ini menegaskan komitmen dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang dikelola.
Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo, menyatakan bahwa pendapatan tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang 63 tahun sejarah pengelolaan kawasan GBK. Hal ini sekaligus menandai sebuah pencapaian penting dalam manajemen aset negara.
“Setelah mencapai Rp566 miliar pada tahun 2024, GBK berhasil mencatat pendapatan sebesar Rp812 miliar pada tahun 2025, berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit,” jelas Rakhmadi dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu, 17 Mei 2026.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh jajaran, dukungan dari pemerintah, para mitra, pengguna kawasan, serta masyarakat luas. Kinerja positif ini juga semakin memperkuat upaya optimalisasi aset negara.
Penataan Blok 15, misalnya, diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat yang lebih besar bagi negara serta masyarakat. Rakhmadi menekankan pentingnya menjaga amanah pengelolaan kawasan GBK secara profesional dan memberikan manfaat nyata.
Direktur Keuangan PPKGBK, Hendry Arisandi, menyoroti peningkatan pendapatan GBK pada tahun 2025 yang sangat signifikan dibandingkan periode pascapandemi COVID-19. “Pada tahun 2022, pendapatan GBK tercatat sebesar Rp255 miliar. Ini berarti pendapatan tahun 2025 meningkat hampir empat kali lipat dalam kurun waktu tiga tahun,” ungkap Hendry.
Selama tahun 2025, kawasan GBK terus dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai kegiatan. Mulai dari olahraga, seni budaya, MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), rekreasi, aktivitas komersial, hingga penyelenggaraan agenda publik berskala nasional dan internasional.
PPKGBK berharap kinerja positif ini dapat terus dipertahankan dan diperkuat. Salah satu fokus utamanya adalah melalui penataan dan optimalisasi Blok 15, yang dipandang sebagai bagian krusial dari agenda pemanfaatan aset negara di area GBK.
Penataan Blok 15 diharapkan dapat memperkokoh fungsi kawasan GBK. Fungsi tersebut mencakup pusat olahraga terkemuka, ruang publik yang representatif, lokasi kegiatan berskala nasional, fasilitas MICE yang memadai, area rekreasi, serta aktivitas ekonomi yang sehat dan terukur.
Dalam setiap tahapan pelaksanaannya, PPKGBK menjalin koordinasi erat dengan berbagai pihak. Termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kepolisian, TNI, dan unsur terkait lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses terkait Blok 15 berjalan dengan tertib, aman, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
