KabarDermayu.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan komitmen KSP dalam mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan ini dilakukan secara ketat untuk memastikan program prioritas presiden ini berjalan lancar dan bebas dari manipulasi oknum yang menjual titik dapur atau memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi.
Dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Dudung menyampaikan bahwa KSP akan secara aktif mengawal implementasi MBG. Tujuannya adalah agar program unggulan ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Baca juga: Utang Rp 305,5 T per April 2026: Purbaya: Terjaga & Terukur
Pernyataan ini disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 19 Mei 2026. Ia menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan MBG sesuai dengan arahan presiden dan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan pribadi dari program tersebut.
Dudung juga mengungkapkan bahwa sebelum bertemu dengan BGN, dirinya telah dipanggil oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming. Pertemuan tersebut membahas perbaikan implementasi program MBG, termasuk penunjukan pakar-pakar gizi yang ahli dalam urusan dapur.
“Sehingga didatangkan pakar-pakar gizi, pakar-pakar betul-betul menguasai masalah dapur. Sehingga untuk perbaikan ke depannya masalah BGN. Mudah-mudahanlah ini akan semakin membaik karena ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita dukung,” ujar Dudung.
Ia menambahkan bahwa BGN sendiri telah meminta bantuan pengawasan mengingat luasnya sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bersama akan pentingnya menjaga integritas program.
Dudung secara khusus mengingatkan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makanan. Program ini memiliki peran krusial dalam meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia, yang merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia bangsa.
“Ini program prioritas Presiden yang harus kita dukung. Program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Karena itu, pelaksanaannya harus terus diperbaiki, diawasi, dan dipastikan tepat sasaran,” tegasnya. (Ant)
