KabarDermayu.com – Pemulihan wilayah yang terdampak banjir di Pulau Sumatera menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Berdasarkan data yang tercatat hingga 24 Mei 2026, sebagian besar daerah terdampak di tiga provinsi telah berangsur恢复到 kondisi normal.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyampaikan, capaian positif ini merupakan hasil koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah berlangsung sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga masa transisi menuju pemulihan.
Unoungkapkan pula bahwa seluruh pengungsi yang sebelumnya tinggal di tenda pengungsian kini telah dipindahkan ke hunian sementara maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian yang disediakan pemerintah.
“Untuk Sumatera Barat, dari 16 kabupaten/kota yang terdampak, 13 daerah telah kembali normal dengan persentase mencapai 80 persen. Beberapa wilayah masih mendekati kondisi normal, terutama di Kabupaten Tanah Datar. Namun kita perlu memberikan perhatian lebih untuk wilayah Agam dan Padang Pariaman,” terang Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan di Kediaman Widya Chandra, Jakarta, Minggu (24/5/2026).
针对Provinsi Sumatera Utara, Tito menjelaskan bahwa dari 19 kabupaten/kota yang terdampak, sebanyak 16 daerah telah恢复 kegiatan normal. Satu wilayah yakni Tapanuli Selatan kondisinya sudah mendekati normal. Sementara dua daerah lain yang masih memerlukan penanganan serius adalah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.
Kemudian untuk Provinsi Aceh, dari total 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 10 daerah telah kembali нормальный. Wilayah Gayo Lues telah mendekati kondisi normal. Namun tujuh daerah yang masih membutuhkan perhatian khusus meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Baca juga: John Herdman Tolak Sesumbar Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026: Fokus Menang Satu per Satu
Dalam kesempatan tersebut, Tito menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menilai kondisi daerah terdampak. Penilaian didasarkan pada beberapa indikator penting seperti fonctionnement pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan pembelajaran di sekolah, akses darat, serta keberfungsian layanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Indikator yang kita gunakan meliputi jalannya pemerintahan, fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, dan akses darat yang sudah berfungsi meskipun belum bersifat permanen. Selain itu, kita juga mempertimbangkan aspek ekonomi, rumah ibadah, dan kebutuhan dasar masyarakat seperti SPBU, PDAM, serta konektivitas internet,” jelas Tito.
Tito juga menekankan bahwa dukungan anggaran sangat diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak bencana. Ia berpendapat bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan sangat membantu kelancaran proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk dalam menangani berbagai kebutuhan lanjutan.
“Daerah-daerah yang terdampak bencana ini hendaknya tidak mengurangi Dana Tanggap Bencana. Sebaiknya malah ditambah, karena mereka tetap akan menghadapi residu-residu permasalahan yang tidak sedikit,” tegas Tito.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam penanganan pemulihan pascabencana di Pulau Sumatera.
