KabarDermayu.com – Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) lebih tepat jika difungsikan sebagai pengawas sistem perdagangan sawit nasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan platform digital perdagangan sawit yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir, termasuk untuk kegiatan ekspor.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menyatakan bahwa DSI sebaiknya berperan sebagai verifikator dan regulator pendukung dalam sistem perdagangan sawit nasional. Menurutnya, peran regulator, verifikator, dan pengawas perdagangan sawit nasional lebih tepat diemban oleh negara, pemerintah, dan/atau DSI.
Dalam konteks tata kelola perdagangan sawit nasional, POPSI sangat mendukung upaya modernisasi sistem perdagangan melalui digitalisasi. Digitalisasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang transparan dan terintegrasi.
Namun, Mansuetus menekankan bahwa digitalisasi ini tidak boleh mengarah pada sentralisasi perdagangan atau menciptakan monopoli baru. Hal tersebut dikhawatirkan justru akan memperbesar ketergantungan pasar dan menekan mekanisme persaingan usaha yang sehat.
Oleh karena itu, POPSI mengusulkan pembangunan sebuah platform digital nasional sawit yang kuat, komprehensif, dan terintegrasi. Platform ini harus mampu mencakup seluruh rantai perdagangan, mulai dari hulu hingga hilir, serta proses ekspor.
Platform digital tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai data penting secara real time. Data tersebut meliputi produksi petani, data Pabrik Kelapa Sawit (PKS), refinery, stok Crude Palm Oil (CPO), transaksi domestik dan ekspor, dokumen perizinan, arus pembayaran, hingga pelacakan pengiriman dan devisa hasil ekspor.
Lebih lanjut, sistem ini juga harus terhubung langsung dengan berbagai instansi terkait. Instansi tersebut antara lain Bea Cukai, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), otoritas pelabuhan, surveyor, karantina, kementerian terkait, sistem logistik nasional, hingga sektor perbankan.
Dengan model pengawasan digital yang terintegrasi ini, negara diharapkan tetap dapat memperoleh transparansi perdagangan. Selain itu, pengawasan terhadap penerimaan negara, pengendalian praktik underinvoicing dan transfer pricing, serta monitoring ekspor secara akurat dapat tercapai tanpa harus memperpanjang rantai birokrasi perdagangan atau mengganggu mekanisme pasar yang sudah berjalan.
POPSI juga mengharapkan adanya kepastian regulasi dari pemerintah. Regulasi ini penting untuk memastikan skema perdagangan dan alur transaksi hingga Desember 2026.
Baca juga: Militer Israel Perintahkan Penguasaan 70 Persen Jalur Gaza
Mansuetus menambahkan bahwa DSI perlu melengkapi diri dengan rencana kerja yang jelas untuk perdagangan minyak sawit ke pasar. Dengan adanya kepastian regulasi, ekosistem industri sawit diharapkan tetap stabil, dan transaksi dengan petani sawit dapat berjalan secara normal.
