KabarDermayu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk secara aktif memanfaatkan berbagai program prioritas pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat menjadi peluang emas untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Menurut Ribka, program-program strategis yang telah diluncurkan oleh pemerintah, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (quick win) dari Presiden Prabowo Subianto, perlu disambut dengan penuh antusiasme. Tujuannya agar dampak positifnya dapat dirasakan secara merata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
“Program cepat dari Bapak Presiden untuk menghasilkan ini perlu dijemput,” ujar Ribka dalam sesi panel Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga yang diselenggarakan di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Papua, pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Ribka memberikan contoh konkret melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menggerakkan berbagai sektor ekonomi lokal.
Ia menjelaskan bahwa program MBG membuka peluang lebar bagi para pelaku usaha di daerah. Mulai dari sektor pertanian dan perikanan, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), semuanya dapat berpartisipasi dalam rantai pasok kebutuhan untuk program tersebut.
“Programnya bukan hanya untuk memberikan makan, tetapi bagaimana sih pertaniannya itu bisa dibeli oleh dapur MBG, perikanan (juga bisa terlibat). Pokoknya semua ada efek berantainya (yang sangat besar),” tegasnya.
Di sisi lain, Ribka juga menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh Papua. Salah satu isu krusial adalah angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih tercatat di atas rata-rata nasional.
Baca juga: Tata Kelola & Kepatuhan: Telkom Akses Raih Penghargaan IRCA 2026
Kondisi ini, menurutnya, menjadi sebuah pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan melalui kolaborasi erat. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat yang ada.
“Ini semua PR kita yang harus dikerjakan bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Ribka menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Tujuannya agar implementasi Otsus benar-benar dapat menghadirkan perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan yang maksimal bagi Orang Asli Papua (OAP).
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat terus berupaya mendorong evaluasi dan perbaikan dalam tata kelola Otsus. Upaya ini mencakup aspek regulasi maupun kebijakan yang secara khusus dirancang untuk berpihak kepada masyarakat Papua.
Oleh karena itu, Ribka mengajak seluruh unsur yang ada di Papua, mulai dari jajaran pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, tokoh adat, tokoh agama, hingga berbagai komunitas masyarakat, untuk memperkuat sinergi. Sinergi ini krusial dalam mengawal dan memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai harapan.
Dalam kesempatan yang sama, Ribka juga menyinggung visi besar Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Papua harus mulai mempersiapkan diri sejak dini agar dapat memegang peranan yang strategis dalam perjalanan Indonesia menuju status negara maju.
“Ini yang harus kita ketahui (sebagai) masyarakat semua, di mana arah (yang dituju oleh) negara. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan ke sana,” pungkasnya.
