KabarDermayu.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyambut baik rencana pemerintah untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus mengelola ekspor komoditas strategis. Langkah ini dinilai Nurdin sebagai sebuah terobosan baru dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa.
Menurutnya, pembentukan BUMN Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) ini merupakan strategi lanjutan dari program hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.
Hal ini dapat dicapai dengan mencegah kebocoran nilai ekspor komoditas strategis serta mengamankan devisa negara. Nurdin menekankan pentingnya kebijakan ini dalam kerangka Ekonomi Konstitusi Pasal 33 Ayat 2 dan 3.
“Pembentukan BUMN Ekspor SDA strategis harus ditempatkan dalam kerangka Ekonomi Konstitusi Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Kebijakan ini adalah strategi lanjutan dari program hilirisasi SDA, mengamankan devisa negara, dan mencegah kebocoran nilai ekspor komoditi strategis. Dan, semua itu wujud dari kedaulatan ekonomi demi kekayaan SDA untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ujar Nurdin Halid dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 30 Juni 2026.
Nurdin mengacu pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Paripurna DPR RI. Presiden menyatakan komitmennya untuk membentuk BUMN khusus yang akan menangani ekspor sejumlah komoditas strategis.
Baca juga: Akses Gratis ke Ancol Sambut HUT ke-499 Jakarta
Pembentukan BUMN ini diharapkan dapat mengatasi praktik under invoicing yang diduga telah merugikan negara hingga Rp 15.400 triliun selama 34 tahun terakhir.
Kehadiran PT DSI sebagai BUMN Ekspor SDA strategis dinilai Nurdin sangat penting. BUMN ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah pasar global.
Selain itu, PT DSI juga diharapkan dapat mendorong industrialisasi berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional. Perbaikan tata kelola ekspor juga menjadi fokus utama, demi memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat.
“Pembentukan BUMN khusus pengelola SDA strategis harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yakni upaya negara memperkuat tata kelola sumber daya alam dan memperbaiki struktur ekspor nasional. Ini tentu salah satu strategi Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mewujudkan kedaulatan ekonomi sehingga kekayaan alam Indonesia bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Nurdin.
Dalam perannya, PT DSI sebagai BUMN khusus ekspor diharapkan mampu berfungsi sebagai orkestrator, agregator, dan penguat ekosistem ekspor nasional. Dengan peran tersebut, BUMN ini dapat menyatukan berbagai elemen penting dalam rantai ekspor.
Elemen-elemen tersebut meliputi kekuatan produksi, pembiayaan, logistik, standardisasi mutu, hilirisasi, hingga penetrasi pasar global. Semua ini penting untuk efektivitas ekspor.
Dengan desain regulasi dan kelembagaan yang tepat, perusahaan negara maupun swasta yang bergerak di sektor sumber daya alam akan semakin terdorong untuk melakukan hilirisasi SDA. Mereka tidak lagi hanya sekadar pengekspor bahan mentah atau bahan setengah jadi.
“Hal ini penting agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengekspor komoditas, tetapi mampu naik kelas sebagai pemain penting dalam rantai nilai global,” ujar Nurdin.
Kehadiran BUMN Ekspor dipandang sebagai instrumen penting bagi negara. Tujuannya adalah untuk memastikan sektor-sektor strategis tidak hanya dikelola berdasarkan logika pasar semata, tetapi juga diarahkan untuk kepentingan nasional yang lebih luas.
Nurdin merujuk pada Undang-Undang BUMN yang menggarisbawahi tujuan pendirian BUMN. Tujuan tersebut meliputi kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara, pengejaran keuntungan secara sehat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, serta peran sebagai perintis kegiatan usaha strategis.
Selain itu, BUMN juga diharapkan turut memperkuat pelaku ekonomi nasional. Nurdin menegaskan bahwa pembentukan PT DSI sejalan dengan amanat undang-undang tersebut.
“Karena itu, pembentukan PT DSI sebagai BUMN khusus ekspor dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara menata ekspor komoditas strategis agar lebih terintegrasi, bernilai tambah, dan berdampak langsung bagi perekonomian nasional,” katanya.
