KabarDermayu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk proaktif dalam memanfaatkan berbagai program prioritas pemerintah. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Ribka menekankan pentingnya menyambut program-program strategis yang diluncurkan pemerintah. Ia secara khusus menyoroti Program Hasil Terbaik Cepat atau quick win dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini perlu dijemput secara serius agar dampaknya dapat dirasakan secara luas hingga ke tingkat masyarakat akar rumput.
“Program cepat dari Bapak Presiden untuk menghasilkan ini perlu dijemput,” ujar Ribka saat sesi panel Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Papua. Pernyataan ini disampaikannya dikutip pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Sebagai contoh konkret, Ribka menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Lebih dari itu, program MBG memiliki potensi besar untuk menggerakkan berbagai sektor ekonomi lokal.
Ribka menjelaskan bahwa program tersebut membuka peluang yang sangat besar bagi para pelaku usaha di daerah. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat terlibat dalam rantai pasok kebutuhan untuk program MBG.
“Programnya bukan hanya untuk memberikan makan, tetapi bagaimana sih pertaniannya itu bisa dibeli oleh dapur MBG, perikanan (juga bisa terlibat). Pokoknya semua ada efek berantainya (yang sangat besar),” papar Ribka.
Di sisi lain, Ribka juga tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh Provinsi Papua. Salah satu isu krusial yang disorotinya adalah angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka-angka ini masih berada di atas rata-rata nasional.
Menurut pandangannya, kondisi ini merupakan pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan melalui upaya kolaboratif. Solusinya memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
“Ini semua PR kita yang harus dikerjakan bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ribka menggarisbawahi pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Tujuannya adalah agar program Otsus benar-benar dapat menghadirkan perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan yang nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).
Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong dilakukannya evaluasi dan perbaikan dalam tata kelola Otsus. Perbaikan ini mencakup sisi regulasi maupun kebijakan yang secara spesifik berpihak kepada masyarakat Papua.
Oleh karena itu, Ribka mengajak seluruh unsur di Papua untuk memperkuat sinergi. Ajakan ini ditujukan kepada pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, tokoh adat, tokoh agama, hingga berbagai komunitas masyarakat. Tujuannya adalah untuk bersama-sama mengawal pembangunan di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Ribka juga menyinggung tentang visi besar Indonesia Emas 2045. Ia berpendapat bahwa Papua harus mulai mempersiapkan diri sejak dini. Persiapan ini penting agar Papua dapat mengambil peran yang strategis dalam perjalanan Indonesia menuju negara maju.
Baca juga: Peredaran Obat Daftar G: Praktisi Hukum Minta Polisi Tindak Tegas di Pintu Air Ke-2
“Ini yang harus kita ketahui (sebagai) masyarakat semua, di mana arah (yang dituju oleh) negara. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan ke sana,” pungkasnya.
