KabarDermayu.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi instruksi Presiden RI Prabowo Subianto mengenai pembelajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang sekolah di Indonesia. PDIP menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa penentuan bahasa yang diajarkan di sekolah seharusnya mengacu pada kebutuhan pendidikan nasional dan kajian kurikulum. Hal ini tidak seharusnya ditentukan berdasarkan kunjungan presiden ke suatu negara tertentu.
“Kalau soal selera bahasa, saya kira itu biar kurikulum sekolah-sekolah yang menentukan,” kata Andreas kepada wartawan di kawasan Jakarta Utara, Minggu, 31 Mei 2026.
Andreas menekankan agar tidak terjadi situasi di mana setiap kali pemerintah menjalin hubungan dengan negara lain, bahasa negara tersebut langsung diwacanakan menjadi kurikulum wajib di tingkat nasional.
“Jangan nanti kalau kita ketemu pemimpin dari suatu negara, terus kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib,” tuturnya.
Ia mengakui bahwa bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa internasional yang penting untuk dipelajari. Namun, menurutnya, bahasa Prancis lebih tepat dijadikan sebagai mata pelajaran pilihan.
Prioritas utama dalam pendidikan bahasa, menurut pandangannya, adalah penguatan bahasa Indonesia dan penguasaan bahasa Inggris.
“Tapi kalau menjadi kurikulum wajib, saya kira kita perlu bahasa Inggris, kita perlu memperkuat bahasa Indonesia. Itu yang paling penting untuk pembinaan pendidikan, terutama pendidikan bahasa,” ungkap Andreas.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga berpendapat bahwa meskipun bahasa Prancis penting untuk dipelajari, kebijakan tersebut tidak bisa serta-merta ditetapkan sebagai kurikulum wajib di sekolah Indonesia.
Menurut Djarot, diperlukan kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut dapat ditetapkan.
“Masalah bahasa Prancis itu penting juga. Tapi tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Prancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah,” ucap Djarot.
Djarot mengingatkan agar kurikulum pendidikan disusun secara terukur dan tidak bergantung pada agenda kunjungan presiden ke luar negeri.
“Kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika misalnya, apakah kemudian bahasa Afrika yang harus diajarkan? Kan tidak begitu. Maka perlu kajian secara mendalam, bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa. Yang wajib apa, yang pilihan apa,” pungkas Djarot.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk mempelajari bahasa Prancis. Instruksi ini disampaikan Prabowo saat berpidato dalam kunjungan kerjanya ke Prancis pada Kamis, 28 Mei 2026 malam.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki hubungan bilateral yang sangat baik, terutama dalam bidang pertahanan dan sains teknologi.
“Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama sains dan teknologi juga sangat baik,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan keinginannya untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Prancis secara lebih mendalam. Salah satu langkah yang diinstruksikannya adalah agar sekolah-sekolah di Indonesia memasukkan pelajaran bahasa Prancis dalam kurikulumnya.
“Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” tegas Prabowo.
Baca juga: Fajar/Fikri Singkirkan Juara Malaysia Masters ke Perempat Final Singapore Open
Penguatan hubungan Indonesia-Prancis sendiri dinilai penting untuk mendukung berbagai kepentingan nasional, termasuk di sektor ekonomi.
