KabarDermayu.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi sorotan publik di media sosial X pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 1 Juni 2026. Lembaga ini mengunggah gambar lambang negara Garuda untuk memperingati momen bersejarah tersebut.
Namun, unggahan tersebut segera memicu kritik dari sejumlah netizen. Mereka menilai desain Garuda yang ditampilkan tidak sesuai dengan kaidah resmi lambang negara Indonesia.
Kritik paling menonjol adalah terkait jumlah bulu pada sayap dan ekor Garuda. Para netizen menduga gambar tersebut dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI) karena detailnya dianggap tidak presisi dan menyimpang dari aturan yang berlaku.
Unggahan awal BRIN di akun X resminya tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari perayaan Hari Lahir Pancasila. Sayangnya, kolom komentar dengan cepat dipenuhi oleh komentar yang menyoroti ketidakakuratan visual lambang negara.
Banyak pengguna media sosial mempertanyakan ketelitian lembaga pemerintah dalam menggunakan simbol negara yang sangat penting.
Netizen Soroti Detail Jumlah Bulu Garuda
Fokus utama kritik publik adalah pada detail jumlah bulu Garuda. Angka-angka ini memiliki makna filosofis yang mendalam, berkaitan erat dengan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945.
Ketidaksesuaian jumlah bulu dalam desain yang diunggah BRIN menjadi alasan kuat munculnya kecaman dari warganet. Mereka merasa BRIN tidak cermat dalam menampilkan simbol kebangsaan.
Baca juga: Jalur MRT Bawah Tanah Terpanjang: Tetangga RI Selangkah Lagi
Dugaan bahwa desain tersebut dibuat oleh AI semakin menguat lantaran bentuk visual Garuda dinilai tidak tepat dan berbeda dari versi resmi. Hal ini memicu perdebatan tentang penggunaan AI dalam pembuatan konten visual untuk lembaga pemerintah.
BRIN Akhirnya Sampaikan Permintaan Maaf
Menanggapi kritik yang meluas, BRIN akhirnya mengeluarkan permintaan maaf resmi pada Senin sore. Melalui akun resminya, BRIN mengakui adanya ketidakcermatan dalam proses pembuatan konten peringatan Hari Lahir Pancasila.
“BRIN Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam tayangan konten peringatan Hari Lahir Pancasila yang telah kami bagikan,” demikian bunyi pernyataan BRIN.
Lembaga tersebut menyatakan bahwa kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi internal. Tujuannya adalah untuk memastikan proses pembuatan dan penyebaran konten di masa mendatang dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hati.
“Hal ini menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih teliti, cermat, dan berhati-hati dalam proses pembuatan serta penyebaran konten di masa mendatang,” lanjut pernyataan tersebut.
BRIN Perbaiki Desain Garuda
Selain permintaan maaf, BRIN juga segera bertindak dengan memperbaiki desain Garuda yang sebelumnya bermasalah. Konten yang dianggap keliru tersebut segera diganti dengan desain baru.
Desain baru ini diklaim telah sesuai dengan kaidah resmi lambang negara Indonesia. BRIN menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab dan evaluasi internal atas kesalahan yang terjadi.
“Sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi internal, konten tersebut telah kami perbaiki,” tulis BRIN dalam pernyataannya.
Lembaga ini juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat. Masukan dan kritik yang diberikan dianggap sangat berharga untuk perbaikan ke depannya.
Polemik AI Kembali Jadi Sorotan
Fenomena viralnya unggahan BRIN ini kembali memanaskan perdebatan mengenai penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatan desain visual. Khususnya, ketika menyangkut kebutuhan resmi lembaga pemerintah.
Sebagian netizen berpendapat bahwa penggunaan AI tanpa proses pengecekan yang mendalam dapat berujung pada kesalahan fundamental. Hal ini sangat krusial, terutama ketika berkaitan dengan simbol negara dan identitas nasional.
Di sisi lain, ada pula yang melihat polemik ini sebagai pengingat pentingnya supervisi manusia. Penggunaan teknologi AI, sekecil apapun, tetap memerlukan verifikasi dan pengawasan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap aturan.
Kasus ini pun menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di media sosial sepanjang perayaan Hari Lahir Pancasila tahun 2026.
