KabarDermayu.com – Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan penunjukan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Keputusan ini ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa malam, 2 Juni 2026, menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Lodewijk Pusung.
Penunjukan Agustina diharapkan dapat memperkuat tata kelola di BGN, khususnya dalam hal pengawasan dan akuntabilitas keuangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelum menduduki posisi baru ini, Agustina Arumsari telah mengabdikan diri di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP, mendampingi Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Pada Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Agustina sebagai Wakil Kepala BPKP. Pengangkatannya kala itu tercatat sebagai sejarah baru, mengingat ini adalah pertama kalinya BPKP memiliki posisi wakil kepala sejak lembaga tersebut berdiri pada tahun 1983.
Perjalanan akademis Agustina dimulai dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Ia berhasil menyelesaikan pendidikan Diploma III pada tahun 1992 dan Diploma IV pada tahun 1998. Gelar Magister Hukum kemudian ia raih dari Universitas Indonesia pada tahun 2014.
Selain pendidikan formal, Agustina Arumsari juga memiliki segudang sertifikasi profesional yang relevan dengan bidangnya. Sertifikasi ini memperkuat kompetensinya dalam audit, investigasi, dan manajemen risiko. Beberapa sertifikasi yang dimilikinya antara lain Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Forensic Auditor (CFrA), Chartered Accountant (CA), Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE), dan Certified Internal Audit Executive (CIAE).
Ia juga memiliki sertifikasi di bidang manajemen risiko, seperti CRP, CREL, CGRE, dan FRMP, yang menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang pengelolaan risiko.
Agustina dikenal sebagai seorang birokrat karier yang murni tumbuh dari lingkungan BPKP. Ia memulai karier profesionalnya sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Sumatera Barat. Seiring berjalannya waktu, ia menunjukkan kapabilitasnya dan dipercaya untuk menduduki berbagai posisi strategis yang berfokus pada investigasi dan pengawasan keuangan negara.
Sebelum dipercaya menjadi Wakil Kepala BPKP, Agustina telah menorehkan jejak karier yang signifikan. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Investigasi BUMN dan BUMD pada tahun 2017. Kemudian, ia melanjutkan perannya sebagai Direktur Investigasi III pada tahun 2019, sebelum akhirnya menduduki posisi Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi dari tahun 2020 hingga 2025.
Pengalaman luas Agustina di bidang investigasi membuatnya kerap terlibat dalam proses penghitungan kerugian negara pada berbagai kasus korupsi besar yang menyita perhatian publik. Salah satu keterlibatannya yang mendapat sorotan adalah saat menyampaikan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga timah kepada Kejaksaan Agung pada tahun 2024.
Dengan rekam jejak dan pengalamannya yang solid, penunjukan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN diharapkan dapat menjadi figur sentral dalam upaya penguatan sistem pengawasan internal pemerintah. Selain itu, ia juga diharapkan dapat berperan penting dalam mengawal program-program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.
Sepanjang tahun 2025, Agustina tercatat aktif memimpin berbagai acara pelantikan pejabat di lingkungan BPKP. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat struktur dan kapabilitas organisasi. Pada bulan September 2025, misalnya, ia memimpin pelantikan 97 pejabat dari berbagai jenjang jabatan, seraya menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam setiap tugas pengawasan yang dijalankan.
Agustina juga dikenal sebagai sosok yang vokal dalam menyuarakan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia meyakini bahwa sinergi antar berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam pengawasan proyek-proyek strategis pemerintah. Hal ini ia sampaikan dalam Konferensi Internasional Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa 2025, di mana ia menegaskan bahwa kolaborasi yang erat sangat krusial untuk memastikan proyek-proyek prioritas nasional dapat berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Baca juga: Summarecon Komitmen Kesehatan Masyarakat di HUT Ke-50
Menjelang akhir tahun 2025, Agustina kembali memimpin proses pelantikan pejabat di BPKP. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk terus meningkatkan kapasitas pengawasan lembaga tersebut. Pengalaman puluhan tahun yang dimiliki Agustina di bidang audit, investigasi, pengawasan keuangan, dan manajemen risiko dinilai menjadi aset berharga. Modal ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
