KabarDermayu.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan tanggapan terkait kritik yang dilayangkan oleh Dino Patti Djalal mengenai frekuensi perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dasco menegaskan bahwa kunjungan Presiden ke luar negeri dilakukan dalam waktu singkat dan hanya untuk membahas agenda-agenda yang sangat penting.
Menurut Dasco, perjalanan dinas Presiden ke luar negeri bersifat efisien, hanya dilakukan saat diperlukan, dan fokus pada topik-topik krusial. Ia menambahkan bahwa kunjungan yang terkesan mendadak biasanya disebabkan oleh situasi mendesak yang mengharuskan Presiden segera bertolak.
Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki strategi khusus dalam membangun hubungan dengan para pemimpin negara lain. Namun, ia menekankan bahwa strategi ini bersifat dinamis dan tidak dapat dibatasi oleh jadwal yang kaku.
Di sisi lain, Dasco menyambut baik adanya kritik dan masukan yang disampaikan oleh berbagai pihak kepada pemerintah. Ia berpendapat bahwa masukan tersebut sangat berharga, asalkan disampaikan sesuai dengan substansi dan kebutuhan yang ada.
“Menurut saya kalau kemudian masukan soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju kalau itu kemudian dijadikan salah satu pertimbangan ya. Karena masukan-masukan yang bagus tentunya mengapa tidak?,” ujar Dasco.
Ia lebih lanjut menekankan bahwa segala bentuk kritik dan masukan harus mempertimbangkan substansi serta dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional, mengingat keduanya saling memengaruhi.
Kritik Dino Patti Djalal Terhadap Prabowo
Sebelumnya, Dino Patti Djalal telah menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia mengemukakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kunjungan-kunjungan tersebut sangatlah besar.
Dino menyampaikan pandangannya ini melalui sebuah unggahan video di akun media sosial X pribadinya. Ia merinci berbagai komponen biaya yang terlibat dalam setiap perjalanan luar negeri.
“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” ujar Dino pada hari Minggu, 31 Mei 2026.
Dino kemudian memberikan lima saran kepada Prabowo agar tetap dapat menjalin hubungan baik dengan negara lain meskipun tidak selalu melakukan kunjungan luar negeri secara fisik. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam menjaga diplomasi di era modern.
Tanggapan Istana
Menanggapi isu seputar pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa setiap biaya tambahan di luar anggaran negara yang timbul dari perjalanan luar negeri Presiden ditanggung sepenuhnya secara pribadi oleh Kepala Negara.
“Masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi, segala kelebihan biaya (biaya tambahan) dari yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy.
Seskab Teddy juga menjelaskan bahwa jadwal lawatan luar negeri Presiden terbagi menjadi dua kategori. Pertama adalah jadwal tahunan yang sudah direncanakan, dan kedua adalah jadwal yang bersifat mendesak, yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan global yang sangat dinamis.
“Perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Jadi, ada jadwal tahunan, dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,” ungkap Teddy.
Baca juga: Pajak 0% Suku Cadang Pesawat 2026: Dorongan Asosiasi Maskapai
Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan anggaran perjalanan dinas Presiden dan sifat dinamis dari diplomasi internasional.
