KabarDermayu.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai angka signifikan sebesar Rp 88,15 triliun hingga Mei 2026.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam sesi konferensi pers APBN KiTA yang diselenggarakan di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Ia merinci lebih lanjut bahwa angka realisasi Rp 88,15 triliun tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 17,53 persen dibandingkan dengan bulan April 2026, di mana realisasinya tercatat sebesar Rp 75 triliun.
“Realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis sampai sekarang sudah mencapai Rp 88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.679 SPPG,” ujar Purbaya pada Jumat, 5 Juni 2026.
Dari total 63,13 juta penerima program MBG, Purbaya menjelaskan bahwa mayoritas adalah siswa sekolah, yaitu sebanyak 48,9 juta anak.
Sementara itu, sisanya sebesar 14,3 juta penerima adalah kelompok non-siswa. Kelompok ini mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang membutuhkan perhatian gizi.
Perlu diketahui sebelumnya, pagu anggaran untuk program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 memang mengalami pemangkasan.
Pagu tersebut dipangkas dari target awal sebesar Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Menurut Purbaya, pemangkasan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan dana program MBG dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Menteri Keuangan juga memberikan sinyal bahwa potensi penghematan anggaran untuk program MBG lanjutan masih terbuka.
Namun, ia belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai rencana detail terkait efisiensi anggaran di masa mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga melaporkan mengenai defisit APBN per 31 Mei 2026.
Defisit tersebut tercatat sebesar Rp 180,4 triliun, yang setara dengan 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meskipun demikian, Purbaya menegaskan bahwa defisit APBN tersebut masih dalam tahap yang dapat dikendalikan oleh pemerintah.
