KabarDermayu.com – Parlemen Jepang dilaporkan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan lintas partai terkait revisi undang-undang keluarga kekaisaran. Revisi ini bertujuan untuk mengatasi masalah berkurangnya jumlah pewaris takhta dan memastikan keberlangsungan monarki Jepang.
Pada Jumat, 5 Juni, pimpinan Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Jepang menyusun draf konsensus yang mengusulkan dua perubahan signifikan terhadap aturan keluarga kekaisaran yang telah lama menjadi pokok perdebatan.
Perubahan pertama adalah mengizinkan anggota perempuan keluarga kekaisaran untuk mempertahankan gelar dan status kekaisaran mereka setelah menikah dengan warga biasa. Ini merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah monarki Jepang.
Perubahan kedua adalah memberikan kesempatan bagi keluarga kekaisaran untuk mengadopsi laki-laki dari 11 cabang keluarga kekaisaran yang sebelumnya kehilangan status mereka pasca Perang Dunia II. Kebijakan ini diharapkan dapat menambah jumlah calon pewaris.
“Setelah mempertimbangkan dengan saksama pandangan setiap partai, kami menyusun apa yang kami yakini sebagai solusi terbaik,” ujar Ketua Majelis Rendah Jepang, Eisuke Mori, menekankan upaya kompromi yang telah dilakukan.
Kekhawatiran mengenai kelangsungan suksesi takhta kekaisaran Jepang terus meningkat. Undang-Undang Keluarga Kekaisaran yang berlaku sejak 1947 menetapkan bahwa hanya laki-laki dengan garis keturunan kaisar dari pihak ayah yang berhak mewarisi takhta.
Selain itu, aturan tersebut juga mengharuskan anggota perempuan keluarga kekaisaran untuk melepaskan status kekaisaran mereka apabila menikah dengan warga biasa. Hal ini secara langsung berkontribusi pada penyusutan jumlah anggota keluarga kekaisaran dari generasi ke generasi.
Saat ini, Kaisar Naruhito yang berusia 66 tahun memiliki hanya tiga pewaris dalam garis suksesi. Mereka adalah adiknya, Putra Mahkota Fumihito (60 tahun), keponakannya, Pangeran Hisahito (19 tahun), dan pamannya, Pangeran Hitachi (90 tahun).
Dengan kondisi tersebut, kelangsungan suksesi kekaisaran sangat bergantung pada Pangeran Hisahito sebagai satu-satunya pewaris muda dalam garis suksesi. Tanpa adanya perubahan aturan, masa depan monarki Jepang akan menghadapi tantangan serius.
Meskipun draf konsensus ini merupakan langkah penting, beberapa persoalan masih belum terselesaikan. Sejumlah anggota Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ) masih menyuarakan keraguan mengenai pemberian status keluarga kekaisaran kepada laki-laki dari cabang keluarga terdahulu yang telah dibesarkan sebagai warga biasa.
Selain itu, draf tersebut juga belum memberikan keputusan final mengenai apakah suami dan anak dari anggota perempuan keluarga kekaisaran yang mempertahankan statusnya juga akan memperoleh status kekaisaran. Hal ini masih menjadi subjek diskusi lebih lanjut.
Draf konsensus ini dijadwalkan akan diajukan dalam pertemuan 13 partai dan kelompok parlemen pada Senin mendatang. Jika memperoleh persetujuan dalam pertemuan berikutnya pada Rabu, dokumen tersebut akan diserahkan kepada Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, sebagai dasar untuk penyusunan rancangan revisi undang-undang.
Menurut sumber yang mengetahui proses pembahasan tersebut, legislasi ini berpotensi untuk disahkan sebelum masa sidang parlemen berakhir pada 17 Juli. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga keberlangsungan institusi kekaisaran Jepang di masa depan.
