KabarDermayu.com – Ketua Aliansi Yayasan MBG Nusantara, Bungas T Fernando Duling, menyatakan dukungan penuh terhadap perombakan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurutnya, perubahan ini, yang terjadi setelah Hari Lahir Pancasila, harus menjadi momen penting untuk mengembalikan semangat konstitusi dalam pengelolaan lembaga tersebut.
Bungas juga menilai pidato Prabowo terkait MBG beberapa waktu lalu sebagai babak baru yang menegaskan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial.
Ia menekankan bahwa transformasi gizi melalui program MBG yang dikelola BGN ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata. Program ini seharusnya menjadi manifestasi nyata dari Sila Kelima Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Pidato Presiden pada 3 Juni 2026 di Sentul Bogor adalah wujud nyata kehadiran negara. Kami menangkap pesan ini sebagai seruan ‘Revolusi Nutrisi’ yang harus segera dikonsolidasikan,” ujar Bungas dalam keterangannya pada Jumat, 5 Juni 2026.
Bungas, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), turut memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan moratorium yang adil dalam penataan zonasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menganggap penataan jarak antar-dapur SPPG yang ketat dan sesuai petunjuk teknis sangat penting demi prinsip pemerataan.
“Langkah ini diharapkan mampu melahirkan wajah baru BGN yang berbasis data akurat, sehingga penataan SPPG yang ideal akan menghasilkan data pertumbuhan generasi bangsa secara real-time. Integrasi satu data gizi ini bakal menjadi fondasi penting dalam memetakan intervensi nutrisi menuju visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan partisipatif untuk memastikan program strategis nasional ini berjalan murni sebagai transformasi gizi masyarakat dan bukan sekadar proyek komersial, Aliansi Yayasan MBG Nusantara akan membuka diri bagi kalangan akademisi dan mahasiswa.
Mereka diundang untuk melakukan riset mendalam serta program live-in atau tinggal bersama warga di jaringan dapur SPPG Aliansi.
Lebih lanjut, Bungas secara khusus mengajak seluruh kader ARUN, Aliansi Yayasan MBG Nusantara, serta KARAT (Komite Aksi Rakyat Teritorial) untuk bersatu padu. Ketiga elemen ini diminta berkomitmen penuh dan bergerak bersama untuk menjadi “mata dan telinga” Presiden RI di lapangan.
“Langkah ini demi memastikan Pasal 33 UUD 1945 dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bukan lagi sekadar slogan, melainkan tersaji nyata di piring-piring makanan anak bangsa,” pungkasnya.
