KabarDermayu.com – Indonesia berpeluang mendapatkan kabar baik terkait hubungan dagangnya dengan Amerika Serikat (AS). Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) dikabarkan akan mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif yang diajukan Indonesia.
Langkah ini merupakan perkembangan positif bagi dunia usaha nasional. Potensinya adalah penurunan biaya ekspor, penguatan daya saing produk Indonesia di pasar AS, serta stimulus bagi industri dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengapresiasi komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan USTR, khususnya dengan Ambassador Jamieson Greer. Hubungan kerja yang baik antara kedua negara menjadi kunci tercapainya kesepakatan yang menguntungkan.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengajukan 18 permohonan pengecualian tarif kepada USTR. Jika seluruhnya disetujui, produk ekspor Indonesia berpotensi dikenakan tarif lebih ringan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai kebijakan ini akan berdampak signifikan pada sektor industri nasional. Selain menekan biaya eksportir, hal ini juga dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan Indonesia.
Airlangga menyatakan respons positif dari AS tidak lepas dari upaya reformasi yang telah dilakukan Indonesia. Komitmen dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, terutama terkait isu kerja paksa atau forced labour, mendapat perhatian khusus.
Pemerintah AS memberikan penilaian positif terhadap langkah Indonesia dalam menyelesaikan persoalan praktik kerja paksa dan kebijakan pelarangan impor produk yang terindikasi dihasilkan melalui kerja paksa. Dukungan ini menjadi bukti meningkatnya kepercayaan internasional terhadap pembenahan regulasi dan tata kelola di Indonesia.
Perkembangan penting lainnya adalah masuknya Indonesia ke dalam kelompok enam negara prioritas atau Good Group yang mendapat pertimbangan khusus dari AS. Kelompok ini meliputi Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Indonesia, Meksiko, dan Pakistan.
Status ini menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan negara lain yang juga masuk dalam kajian kebijakan perdagangan AS. Dari sekitar 60 negara yang dievaluasi, Indonesia termasuk yang mendapat perhatian khusus berkat kemajuan kebijakannya.
Dalam hasil investigasi Pasal 301 UU Perdagangan AS, Indonesia ditetapkan memperoleh tarif sebesar 10 persen. Besaran tarif ini sama dengan lima negara lain dalam kelompok prioritas.
Sementara itu, 54 negara lainnya dikenakan tarif sebesar 12,5 persen. Perbedaan tarif ini memberikan keuntungan kompetitif bagi produk Indonesia di pasar AS. Pemerintah berharap pengecualian tarif yang dibahas dapat semakin memperkuat posisi produk nasional di pasar ekspor terbesar dunia tersebut.
Sebagai bagian dari komitmen perdagangan internasional, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur pelarangan impor produk yang berasal dari praktik kerja paksa.
Kebijakan ini diterbitkan setelah Indonesia menyepakati Agreement of Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Perdagangan Timbal Balik, yang menjadi dasar penguatan kerja sama perdagangan internasional.
Meskipun memberikan sinyal positif, Pemerintah AS menyampaikan bahwa implementasi pengecualian tarif kemungkinan baru dapat dilakukan setelah 24 Juli 2026. Penjadwalan ini untuk menghindari tumpang tindih dengan kebijakan tarif global yang masih berlaku sementara.
Pemerintah AS juga mempertimbangkan sejumlah proses hukum internal yang masih berjalan. Tujuannya agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Dalam pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 di Paris, Prancis, kedua negara juga membahas isu perdagangan lain yang memerlukan penyelesaian.
Pemerintah AS menyoroti restrukturisasi tata niaga impor melalui sistem perizinan di Indonesia. Hal ini dinilai berdampak terhadap masuknya sejumlah produk pertanian asal Amerika Serikat.
Komoditas yang menjadi perhatian meliputi apel, anggur, daging sapi, daging babi, jagung, dan bungkil kedelai (soybean meal). AS berharap ada sinkronisasi kebijakan agar proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD berjalan lebih lancar.
Di sisi lain, Indonesia juga berupaya agar ekspor katoda tembaga hasil produksi Freeport-McMoRan di Indonesia dapat memperoleh pengecualian dari tarif Section 232 yang diberlakukan oleh Pemerintah AS.
Menanggapi berbagai isu tersebut, Airlangga menyatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya untuk mempercepat penyelesaian hambatan teknis dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.
