KabarDermayu.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memaparkan berbagai program yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi tantangan di masa depan. Pernyataan ini disampaikan dalam forum bergengsi Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss.
Dalam era di mana kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) berkembang pesat dan dunia kerja mengalami transformasi yang sangat cepat, Yassierli menekankan pentingnya memastikan bahwa para pekerja tetap memiliki keterampilan yang relevan, peluang kerja yang memadai, serta perlindungan yang layak. Ia menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh sampai membuat para pekerja tertinggal dalam persaingan global.
Oleh karena itu, Indonesia secara konsisten menempatkan penguatan keterampilan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan perlindungan bagi para pekerja sebagai prioritas utama dalam agenda strategis menghadapi masa depan ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang tetap memiliki prospek kerja yang cerah dan layak.
“Perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Karena itu, Indonesia menyiapkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan memperkuat pelindungan pekerja agar masyarakat tetap memiliki masa depan kerja yang layak,” ujar Menaker Yassierli, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya pada Selasa, 9 Juni 2026.
Isu ini menjadi sangat krusial bagi masyarakat luas. Perubahan yang terjadi dalam dunia kerja secara fundamental telah memengaruhi cara orang mencari pekerjaan, bekerja, dan bahkan bertahan di pasar tenaga kerja yang dinamis. Generasi muda membutuhkan pengalaman kerja yang berharga, sementara para lulusan sekolah memerlukan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan industri saat ini.
Di sisi lain, pekerja yang beroperasi di sektor digital maupun sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi juga memerlukan bentuk perlindungan yang lebih kuat dan adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa strategi ketenagakerjaan harus bersifat komprehensif dan mampu menjangkau berbagai segmen pekerja.
Lebih lanjut, Menaker Yassierli menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penguatan kompetensi tenaga kerja masa depan telah dijadikan sebagai agenda prioritas nasional. Salah satu upaya konkret yang dijalankan adalah Program Pemagangan Nasional, yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi.
Program ini memberikan kesempatan bagi para lulusan untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung selama enam bulan. Selama masa magang, peserta akan menerima dukungan berupa uang saku yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga meringankan beban finansial mereka sekaligus memberikan nilai tambah pada resume mereka.
Menaker menyampaikan bahwa Program Pemagangan Nasional telah berhasil menjangkau sekitar 100.000 peserta pada tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, target partisipasi ditingkatkan menjadi 150.000 peserta, menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperluas jangkauan program.
Selain program pemagangan, Pemerintah juga menggalakkan Program Pelatihan Vokasi Nasional. Program ini dirancang khusus untuk lulusan sekolah menengah atas dan sederajat, dengan target partisipasi yang ambisius mencapai 300.000 peserta. Pelatihan vokasi ini bertujuan untuk membekali para lulusan dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh industri.
“Program-program ini juga memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dari wilayah terpencil dan perbatasan,” tegas Menaker, menekankan inklusivitas dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah.
Penguatan keterampilan, menurut Menaker, harus berjalan beriringan dengan upaya penciptaan lapangan kerja yang memadai. Dalam pidatonya, ia merinci beberapa program strategis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program Food Estate, serta berbagai proyek hilirisasi industri.
Program-program ini tidak hanya berfokus pada aspek ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai instrumen untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Hal ini menunjukkan pendekatan holistik pemerintah dalam mengatasi tantangan ketenagakerjaan.
Bagi masyarakat luas, program-program yang disebutkan di atas memiliki signifikansi yang mendalam. Masa depan dunia kerja tidak semata-mata ditentukan oleh perkembangan teknologi, melainkan juga oleh sejauh mana para pekerja siap untuk mengadopsi keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, akses terhadap pekerjaan yang layak dan perlindungan yang memadai dalam setiap pola kerja baru juga menjadi faktor penentu.
Selain fokus pada peningkatan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja, Indonesia juga sangat memprioritaskan aspek perlindungan pekerja sebagai elemen krusial dalam mewujudkan konsep kerja layak. Menaker Yassierli menyoroti komitmen Indonesia dalam meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 mengenai Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan.
Ratifikasi konvensi ini menegaskan kembali dedikasi Indonesia terhadap prinsip-prinsip kerja layak, serta peningkatan standar kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya bagi para awak kapal perikanan yang bekerja di sektor yang rentan.
Indonesia juga telah mencatat kemajuan signifikan dalam penyusunan kebijakan nasional yang secara khusus ditujukan untuk melindungi pekerja di sektor platform digital. Menaker menegaskan bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para pekerja platform ini merupakan bagian integral dari respons strategis Indonesia dalam menghadapi pesatnya perkembangan ekonomi digital dan perubahan pola kerja yang semakin marak.
Komitmen pemerintah dalam hal ini semakin diperkuat melalui mekanisme dialog sosial yang intensif. Menaker menyampaikan bahwa pemerintah, para pengusaha, dan serikat pekerja secara berkelanjutan terlibat aktif dalam forum Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.
Melalui forum ini, berbagai regulasi penting dan inisiatif bersama di bidang peningkatan produktivitas, penjagaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pengembangan pelatihan vokasi terus dibentuk dan disempurnakan. Sinergi antar pemangku kepentingan ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Lebih lanjut, Menaker Yassierli juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan ILO serta mitra internasional lainnya. Kolaborasi ini akan difokuskan pada berbagai area, termasuk pengembangan kurikulum pelatihan vokasi yang relevan, pendirian pusat pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas, serta upaya penguatan bagi para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kelompok masyarakat yang berisiko tertinggal.
Dalam konteks global yang mengedepankan kerja layak dan keadilan sosial, Menaker Yassierli kembali menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina. Indonesia secara konsisten memberikan dukungan terhadap program tanggap darurat ILO (ILO Emergency Response Programme) yang bertujuan untuk memulihkan sektor pekerjaan, mata pencaharian, dan kelembagaan ketenagakerjaan di wilayah Palestina yang saat ini masih dalam pendudukan.
“Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan kerja layak, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Bersama-sama, kita membangun masa depan kerja yang menghormati martabat pekerja,” pungkas Menaker Yassierli, menutup pernyataannya dengan harapan besar akan terciptanya masa depan kerja yang lebih baik bagi semua.
