KabarDermayu.com – Sebuah survei independen yang dilakukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan hasil yang menggembirakan terkait keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Temuan utama dari survei ini adalah 89,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program tersebut telah bermitra setidaknya dengan satu UMKM sebagai pemasok bahan baku.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Septian Hario Seto, merinci lebih lanjut temuan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa setiap SPPG rata-rata menggandeng tiga UMKM. Kemitraan ini mencakup penyediaan bahan baku maupun kebutuhan operasional lainnya yang diperlukan oleh SPPG.
“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, paling tidak memiliki satu suplier kecil,” ujar Seto saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 10 Juni 2026.
Temuan ini memberikan gambaran positif bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Lebih dari itu, program ini juga berhasil menciptakan sebuah ekosistem rantai pasok baru yang secara aktif melibatkan pelaku usaha lokal.
Septian Hario Seto menambahkan bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat sebagai pemasok tersebut berlokasi di kabupaten yang sama dengan tempat SPPG beroperasi. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi dari program MBG sebagian besar dinikmati oleh pelaku usaha lokal di daerah masing-masing.
“Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah suplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Seto.
Selain itu, survei DEN juga mengungkap bahwa hampir 99 persen tenaga kerja yang dipekerjakan di SPPG berasal dari masyarakat sekitar lokasi operasional. Ini menunjukkan bahwa program MBG turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian di tingkat daerah.
Tingkat kepuasan terhadap kinerja UMKM yang menjadi pemasok juga tercatat cukup tinggi, mencapai lebih dari 70 persen. Hal ini menandakan kualitas dan layanan yang diberikan oleh UMKM tersebut telah memenuhi ekspektasi SPPG.
Meskipun demikian, survei ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satu area yang memerlukan perbaikan adalah akses permodalan bagi para pelaku UMKM. Peningkatan akses permodalan diharapkan dapat membantu UMKM untuk memperluas kapasitas usaha mereka.
Dengan modal yang lebih memadai, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam melayani kebutuhan SPPG. Selain itu, hal ini juga berpotensi memperluas ragam komoditas yang dapat mereka sediakan, sehingga semakin mendukung keberagaman pasokan untuk program MBG.
“Jadi mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPPG-nya lebih banyak, komoditasnya juga lebih beraneka ragam,” ungkap Seto.
Seto menekankan bahwa penguatan rantai pasok lokal melalui program seperti MBG merupakan salah satu faktor krusial yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat mencapai 5,61 persen menunjukkan dampak positif dari berbagai inisiatif yang dijalankan.
Laporan hasil survei ini telah disampaikan oleh DEN kepada Presiden Prabowo Subianto. Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga serta masukan konstruktif untuk pengembangan program MBG di masa mendatang, demi efektivitas dan keberlanjutan program.
