KabarDermayu.com – Kunjungan mendadak atau sidak yang dilakukan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, ke Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat pada hari ini, Senin, 10 Juni 2026, menyoroti berbagai persoalan krusial. Fokus utama kunjungan ini adalah menindaklanjuti maraknya keluhan masyarakat terkait implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026.
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa kunjungannya merupakan respons langsung terhadap aspirasi yang masuk dari berbagai elemen masyarakat. Gelombang keluhan ini, menurutnya, menunjukkan adanya potensi masalah serius dalam pelaksanaan SPMB tahun ini yang perlu segera ditangani.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses penerimaan siswa. Keluhan yang muncul, sekecil apapun, harus menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan kegelisahan lebih luas di kalangan orang tua dan calon siswa.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah aplikasi SPMB 2026 itu sendiri. Banyak laporan menyebutkan adanya kendala teknis dan kesulitan dalam penggunaannya. Hal ini tentu saja sangat merugikan, terutama bagi calon siswa yang mungkin berasal dari keluarga dengan keterbatasan akses teknologi.
Dedi Mulyadi mendesak pihak Disdik Jabar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem aplikasi yang digunakan. Perlu dipastikan bahwa aplikasi tersebut mudah diakses, stabil, dan memberikan informasi yang jelas kepada seluruh pengguna.
Selain masalah teknis aplikasi, Dedi juga menyinggung soal dugaan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam SPMB. Ia menerima laporan mengenai adanya indikasi kecurangan atau permainan dalam proses seleksi yang dapat merugikan siswa yang berprestasi namun kurang beruntung dari segi koneksi atau finansial.
Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi sempat berdialog langsung dengan beberapa staf di lingkungan Disdik Jabar. Ia mencoba menggali informasi lebih dalam mengenai mekanisme kerja dan kendala yang dihadapi di lapangan.
Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, dan proses penerimaan siswa haruslah menjadi gerbang yang adil dan merata bagi semua. Oleh karena itu, segala bentuk hambatan yang menghalangi hak tersebut harus segera diatasi.
Menanggapi keluhan yang ada, Dedi Mulyadi memberikan ultimatum kepada Disdik Jabar. Ia meminta agar seluruh persoalan terkait SPMB 2026 dapat diselesaikan paling lambat sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Keterlambatan dalam penyelesaian masalah akan berdampak langsung pada kelancaran proses belajar mengajar.
Ia juga menyarankan agar Disdik Jabar membuka saluran komunikasi yang lebih luas dan responsif terhadap masukan dari masyarakat. Forum konsultasi atau posko pengaduan dapat menjadi solusi efektif untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan secara sistematis.
Perhatian Dedi Mulyadi terhadap isu pendidikan ini menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat, khususnya dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Sidak ini diharapkan menjadi momentum perbaikan bagi sistem SPMB di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Disdik, diharapkan dapat memberikan respons yang cepat dan solutif terhadap berbagai masukan yang telah disampaikan. Transparansi dan perbaikan sistem menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses penerimaan siswa.
Masyarakat pun diharapkan untuk terus mengawasi dan memberikan laporan jika menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan SPMB. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan.
