KabarDermayu.com – Aliansi mahasiswa yang menamakan diri BEM Bersatu menduga adanya oknum mantan petinggi militer, yaitu Jenderal TNI (Purnawirawan) SS, yang berada di balik gerakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyatakan hal tersebut dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa. Ia menyebutkan salah satu indikasi yang terlihat adalah kepemilikan mobil mewah oleh mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, yang belakangan ini aktif mengkritik program MBG.
Rahmat menjelaskan bahwa pihaknya melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan penolakan ini. Ia menunjuk Tiyo Ardianto sebagai salah satu pimpinan aksi yang diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama SN, yang merupakan adik dari Letjen TNI Purnawirawan SS.
Lebih lanjut, SN disebut-sebut sebagai besan dari Jenderal TNI Purnawirawan AP, yang merupakan tokoh kunci dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden 2024. Dugaan ini semakin diperkuat dengan kehadiran seorang politisi dari PDI Perjuangan berinisial AW di tengah massa aksi.
Menurut Rahmat, dugaan keterkaitan antara Tiyo Ardianto dan tokoh-tokoh politik tersebut semakin kuat lantaran Tiyo pernah menghadiri forum yang sama dengan purnawirawan tersebut.
“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” ujar Rahmat.
Dalam konferensi pers tersebut, BEM Bersatu juga dengan tegas menyatakan penolakan terhadap gerakan mahasiswa yang ditunggangi oleh kepentingan politik praktis.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” tegas Rahmat.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap sejumlah aksi mahasiswa yang belakangan ini marak terjadi.
“Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” katanya lebih lanjut.
BEM Bersatu juga menyuarakan pertanyaan mengenai prioritas isu yang diangkat oleh gerakan-gerakan tersebut. Aliansi mahasiswa ini berpendapat bahwa di tengah kebutuhan mendasar masyarakat yang begitu besar, perhatian justru dialihkan pada isu-isu yang sebenarnya tidak menjadi urgensi utama.
“Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” ujar Rahmat.
Selain itu, BEM Bersatu juga menyatakan penolakan terhadap narasi krisis yang, menurut pandangan mereka, tidak didukung oleh data yang utuh. Hal ini dinilai berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda-agenda penting lainnya, seperti pemberantasan korupsi.
“Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI),” ujarnya.
Rahmat menambahkan, BEM Bersatu mendesak agar gerakan mahasiswa disterilkan dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi dari kepentingan politik praktis.
BEM Bersatu menyatakan dukungan terhadap keberlangsungan program MBG, namun dengan catatan perlunya perbaikan dalam tata kelola pelaksanaannya. Mereka juga mendukung pengusutan tuntas kasus dugaan korupsi tanpa pandang bulu, serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk mengawal proses hukum atas pengusutan tersebut secara kritis dan objektif.
“BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik,” pungkasnya.
